Filipina Bantah Berencana Beri Akses Lebih kepada AS Menuju Pangkalan Militernya

 

MANILA, KOMPAS.TV – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan negaranya tidak berencana untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Amerika Serikat (AS) ke pangkalan militer negaranya di tengah ketegangan dengan Beijing atas sengketa di Laut China Selatan.

"Filipina tidak punya rencana memberikan akses militer kepada AS ke lebih banyak pangkalan," ujar Marcos dalam forum Asosiasi Koresponden Asing Filipina di Hotel Manila, Manila, Senin (15/4/2024).

Dia mengatakan hal itu hanya beberapa hari setelah pertemuan trilateral bersejarah pada 11 April di Washington, di mana pemimpin AS, Jepang, dan Filipina menentang agresi China di Laut China Selatan.

Presiden AS Joe Biden juga mengumumkan tengah berupaya mendapatkan persetujuan kongres untuk anggaran sebesar USD128 juta (sekitar Rp2 triliun) untuk mengembangkan proyek di pangkalan militer Filipina, tempat tentara AS saat ini memiliki akses.

Baca Juga: Ayahnya Bertengkar dengan Presiden Filipina, Wapres Sara Duterte Dinilai Terjebak Koalisi Dinasti

Pada 2023, Marcos setuju untuk memperluas akses militer AS ke sejumlah pangkalan militer Filipina dari lima menjadi sembilan.

Hal itu bagian dari kesepakatan pertahanan tahun 2014 yang memungkinkan pasukan AS untuk membangun fasilitas, membawa peralatan, dan mengadakan latihan gabungan di pangkalan yang disepakati bersama di Filipina.

Kesepakatan Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (Enhanced Defence Cooperation Agreement/EDCA), begitu kesepakatan itu disebut, juga memungkinkan AS untuk merotasi pasukannya di Filipina agar tinggal lebih lama, tetapi tidak memberikan mereka kehadiran permanen di negara tersebut.

Pasukan AS memiliki akses ke situs-situs militer Filipina di pantai barat negara Asia Tenggara tersebut yang menghadap Laut China Selatan serta daerah utara dekat Taiwan, pulau dengan pemerintahan sendiri namun dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Pejabat Filipina sebelumnya mengatakan perluasan EDCA tidak ditujukan untuk menargetkan China, tetapi Marcos mengatakan selama forum Asosiasi Koresponden Asing bahwa keputusannya pada 2023 adalah "reaksi terhadap apa yang terjadi di Laut China Selatan."

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : The Straits Times