Makin Runyam, Rencana Pembentukan Dewan Transisi Haiti Berantakan usai Partai Politik Menolak Ikut

PORT-AU-PRINCE, KOMPAS TV - Rencana untuk membentuk kepemimpinan baru di Haiti hampir berantakan pada Rabu (13/3/2024). Pasalnya, beberapa partai politik menolak ide menciptakan sebuah dewan presidensial yang akan mengelola masa transisi.

Dewan ini seharusnya bertugas memilih perdana menteri sementara dan dewan menteri yang akan mencoba mencari jalan keluar dari krisis yang melanda negara Karibia ini yang telah diserang oleh geng-geng. Kekerasan tersebut telah menutup sekolah, usaha, dan mengganggu kehidupan sehari-hari di seluruh Haiti.

Moïse Jean-Charles, mantan senator dan kandidat presiden yang bersekutu dengan mantan pemimpin pemberontak Guy Philippe, menyatakan ia tidak akan ikut serta dalam rencana tersebut, menurut Radio Télé Métronome.

Sementara itu, Philippe, yang terlibat dalam pemberontakan sukses pada tahun 2004 terhadap mantan Presiden Jean-Bertrand Aristide, menyatakan tidak seorang pun di Haiti seharusnya menerima proposal apa pun dari komunitas internasional.

Dalam video yang diunggah di media sosial pada hari Selasa, Philippe menuduh komunitas internasional tersebut mendukung elite dan politisi korup di Haiti, serta mendesak warga Haiti untuk melakukan demonstrasi.

Beberapa politisi Haiti lainnya juga menolak untuk berpartisipasi dalam dewan transisi yang diusulkan. Salah satunya adalah Himmler Rébu, mantan kolonel tentara Haiti dan presiden dari Grand Rally for the Evolution of Haiti, sebuah partai yang merupakan bagian dari koalisi yang diberi tempat di dewan transisi.

Rébu menyatakan partainya lebih memilih seorang hakim dari Mahkamah Agung Haiti untuk mengambil alih kepemimpinan, sambil menyatakan kekecewaannya atas pencarian kekuasaan tanpa memperhatikan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut.

Baca Juga: PM Mundur, Masa Depan Haiti Kini Dipertaruhkan Antara Kekuasaan Politik dan Kekuatan Geng Bersenjata

Para pemimpin Karibia yang mengumumkan rencana dewan transisi tersebut tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Rencana tersebut muncul setelah pertemuan mendesak pada Senin malam yang melibatkan pemimpin Karibia, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dan pihak lain yang mencari solusi untuk menghentikan krisis kekerasan di Haiti.

Beberapa jam setelah pertemuan itu, Perdana Menteri Ariel Henry mengumumkan pada hari Selasa ia akan mengundurkan diri begitu dewan tersebut terbentuk, dengan mengatakan pemerintahannya "tidak bisa tetap acuh terhadap situasi ini."

Henry tetap terkunci di luar Haiti karena serangan geng telah menutup bandara negara itu. Saat ini ia berada di Puerto Rico.

Serangan geng dimulai pada 29 Februari, ketika Henry berada di Kenya untuk mendorong penempatan pasukan polisi Kenya yang didukung oleh PBB. Penempatan itu telah ditangguhkan sementara.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Associated Press