ASN Amerika Serikat Makin Keras Melawan Kebijakan Biden yang Dukung Serangan Israel atas Gaza

Baca Juga: Lebih 30 Bayi Prematur Dievakuasi dari RS Al Shifa Gaza ke Mesir, Nasib Pasien Kritis Belum Pasti

Departemen Luar Negeri memiliki tradisi yang memperbolehkan pernyataan formal dan terstruktur terkait ketidaksetujuan terhadap kebijakan AS, yang dimulai sejak tahun 1970 ketika diplomat AS menolak tuntutan Presiden Richard Nixon untuk memberhentikan pejabat-pejabat layanan luar negeri yang menandatangani surat internal yang memprotes serangan bom karpet AS di Kamboja.

Sejak saat itu, para diplomat dan pegawai sipil luar negeri menggunakan apa yang dikenal sebagai saluran ketidaksetujuan pada saat-saat perdebatan kebijakan yang intens. Ini termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan George W. Bush dalam perang di Irak, kebijakan pemerintahan Obama di Suriah, pembatasan imigrasi oleh pemerintahan Trump terhadap negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, dan penanganan penarikan diri AS dari Afghanistan oleh pemerintahan Biden tahun 2021.

Tetapi, kabel ketidaksetujuan yang ditandatangani, bersifat rahasia dan tidak untuk publik.

Dalam tradisi Departemen Luar Negeri, jika "dari berbagai alasan kritik atau keluhan tidak diperhitungkan atau dianggap tidak cukup untuk mengubah kebijakan, maka saatnya untuk melangkah. Ini sudah selesai," kata Thomas Shannon, seorang pensiunan diplomat karier yang menjabat di posisi tinggi di Departemen Luar Negeri. "Sudah saatnya untuk memberi hormat dan melaksanakannya."

Shannon sempat menjadi menlu interim di pemerintahan Trump. Di sana, ia menolak rekomendasi juru bicara Gedung Putih Sean Spicer bahwa pegawai Departemen Luar Negeri yang menandatangani surat ketidaksetujuan terhadap larangan bagi umat Muslim dalam kebijakan Presiden Donald Trump seharusnya mengundurkan diri.

Pertumbuhan keberagaman di lingkungan kerja Departemen Luar Negeri dianggap sebagai hal positif oleh Shannon. Tetapi "dalam dinas luar negeri sebagaimana dalam dinas militer, disiplin itu nyata dan penting," katanya, merujuk pada kebutuhan akan kebijakan luar negeri yang konsisten dan padu.

"Saya rasa saya hanya mengatakan bahwa saya bukan penggemar surat terbuka," kata Shannon.

Para pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan, beberapa ungkapan ketidaksetujuan telah sampai ke sekretaris Menteri Luar Negeri Antony Blinken melalui saluran formal.

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri, Josh Paul, yang sudah bekerja selama 11 tahun, mundur awal bulan lalu, memprotes keputusan pemerintah untuk segera memberikan persenjataan kepada Israel.

Baca Juga: Delegasi Menlu Arab-Islam Termasuk Retno Marsudi ke China untuk Hentikan Perang di Gaza

Blinken menanggapi oposisi internal terhadap penanganan krisis Gaza dengan mengirimkan email kepada seluruh pegawai Departemen Luar Negeri pada hari Senin lalu, "Kami mendengarkan: apa yang Anda bagikan sedang memengaruhi kebijakan dan pesan kami," tulisnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, menyatakan ketidaksetujuan tersebut sangat dihargai. "Salah satu kekuatan departemen ini adalah kita memiliki orang-orang dengan pendapat yang berbeda," katanya.

Tidak seperti kabel ketidaksetujuan, surat terbuka lintas lembaga dan yang didukung oleh lebih dari 1.000 pegawai USAID dibuat untuk publik. Surat-surat ini juga anonim, tanpa nama pihak yang menandatanganinya terlampir secara publik.

Surat dari USAID dengan dukungan 1.000 staf, yang diberikan kepada The Washington Post, Foreign Policy, dan lainnya, menyerukan gencatan senjata segera.

Namun, salah satu staf USAID yang lama bekerja di sana mengatakan hal itu membuat sejumlah staf, termasuk beberapa yang beragama Yahudi, merasa terganggu karena tidak membahas pembunuhan warga sipil oleh Hamas di Israel.

Penyerahan surat kepada kantor berita juga terlihat di luar tradisi USAID dalam menangani masalah secara internal dengan cara konsultatif, kata staf tersebut, yang berbicara dengan kondisi anonimitas karena sensitivitas masalah ini.

Dalam perbandingan, sebuah memorial internal Departemen Luar Negeri untuk semua warga sipil yang tewas sejak 7 Oktober, yang diselenggarakan oleh organisasi pegawai Muslim, Kristen, dan Yahudi, memberikan lebih banyak ketenangan dan tampaknya membuat rekan-rekan dengan pandangan dan latar belakang yang beragam menjadi lebih dekat satu sama lain, kata staf USAID tersebut.

Para penyelenggara surat terbuka lintas lembaga mengatakan bahwa mereka bertindak atas kekecewaan setelah upaya-upaya sebelumnya, terutama pertemuan tegang antara pejabat Gedung Putih dengan pejabat politik Muslim dan Arab, tampaknya tidak berdampak.

Menjaga keheningan, atau mengundurkan diri, akan menghindari tanggung jawab mereka terhadap publik, kata seorang staf, "Jika kita hanya pergi, tidak akan pernah ada perubahan."

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Associated Press