Kolombia Segera Usul ke PBB agar Palestina Dapat Pengakuan Penuh Jadi Negara Merdeka dan Berdaulat
Kompas dunia | 14 November 2023, 14:05 WIBBOGOTA, KOMPAS.TV - Presiden Kolombia Gustavo Petro, mengumumkan negaranya segera mengusulkan kepada PBB untuk pengakuan Palestina sebagai negara yang sepenuhnya berdaulat dan merdeka, Senin (13/11/2023) waktu setempat.
Dalam unggahan yang disertai dengan video yang menunjukkan dampak serangan brutal Israel di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, Petro menyatakan, "Pembantaian yang dilancarkan oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu di Rumah Sakit Al Shifa di Gaza. Kolombia akan mengajukan proposal ke Perserikatan Bangsa-Bangsa agar Palestina diterima sebagai negara penuh."
Melansir Anadolu, Selasa (14/11/2023), Petro juga menyatakan Bogota akan menghentikan pembelian senjata dari negara-negara yang memberikan suara menentang atau abstain dari resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Ini berarti Kolombia tidak akan membeli senjata dari Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris, tiga anggota tetap yang memberikan suara menentang, serta Jepang. Dan juga tidak akan membeli senjata dari Albania, Brasil, Ekuador, Ghana, Malta, dan Swiss, negara-negara yang abstain.
"Negara-negara demokratis dan progresif harus berjuang untuk mempertahankan hukum humaniter internasional agar kebiadaban tidak menyebar di dunia," tambahnya.
Petro juga memublikasikan hasil pemungutan suara negara-negara di PBB untuk menyatakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki sebagai ilegal.
Baca Juga: Jerman Dukung Serangan Israel ke Gaza yang Tewaskan 11.000 Orang Lebih dan Tolak Gencatan Senjata
"Perhatikan di pihak mana Kolombia berada, lihat apakah mayoritas dunia tidak mencari keadilan, lihat apakah Kolombia tidak mendukung perjuangan itu," katanya.
Presiden Kolombia hari Jumat mengumumkan Kolombia akan aktif bergabung dengan pengaduan yang diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang, yang akan disampaikan oleh Aljazair.
Dia mengatakan Menteri Luar Negeri Alvaro Leyva akan bertemu dengan jaksa pengadilan, Karim Khan, untuk membahas masalah ini.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Anadolu