PBB Murka, Minta Taliban Akhiri Pembungkaman Peran Perempuan Afghanistan

JENEWA, KOMPAS.TV - Kepala Urusan Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mendesak Taliban segera mencabut kebijakan mereka yang membungkam peran perempuan dan anak perempuan di Afghanistan, seraya mengutuk konsekuensi "mengerikan" bagi Afghanistan ke depan.

“Tidak ada negara yang dapat bertahan, apalagi berkembang secara sosial dan ekonomi dengan setengah populasinya dipinggirkan,” kata Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam sebuah pernyataan di Jenewa, Selasa (27/12/2022).

“Pembatasan tak terduga yang dikenakan pada perempuan dan anak perempuan ini tidak hanya akan meningkatkan penderitaan semua warga Afghanistan tetapi, saya khawatir, menimbulkan risiko di luar perbatasan Afghanistan.”

Dia mengatakan kebijakan itu berisiko membuat masyarakat Afghanistan tidak stabil.

“Saya mendesak otoritas de facto untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak semua perempuan dan anak perempuan, untuk mereka dilihat, didengar dan untuk berpartisipasi serta berkontribusi pada semua aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi negara," kata Turk.

Hari Sabtu lalu, penguasa Afghanistan melarang perempuan bekerja di organisasi nonpemerintah. Taliban sebelumnya menangguhkan pendidikan universitas untuk perempuan dan sekolah menengah untuk anak perempuan.

“Keputusan terbaru oleh otoritas de facto ini akan memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi perempuan dan seluruh rakyat Afghanistan,” kata Turk.

Baca Juga: Pejabat PBB Bertemu Menteri Taliban, Desak Cabut Larangan Staf Perempuan Bekerja di LSM

“Melarang perempuan untuk bekerja di LSM akan merampas pendapatan mereka dan keluarga mereka, dan hak mereka untuk berkontribusi secara positif bagi pembangunan negara mereka dan kesejahteraan sesama warga mereka.”

Langkah tersebut merupakan pukulan terbaru terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan sejak Taliban merebut kembali kekuasaan tahun lalu.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Straits Times