Menteri Taliban Sebut Perempuan yang Belajar Teknik dan Pertanian Tak Sesuai Budaya Afghanistan

KABUL, KOMPAS.TV - Menteri pendidikan tinggi di pemerintahan Taliban, Afghanistan, pada Kamis (22/12/2022) membela keputusannya untuk melarang perempuan menempuh pendidikan di universitas.

“Kami mengatakan kepada gadis-gadis untuk memakai jilbab yang tepat tetapi mereka tidak melakukannya dan mereka mengenakan gaun seperti mereka akan pergi ke upacara pernikahan,” katanya.

“Para gadis belajar pertanian dan teknik, tetapi ini tidak sesuai dengan budaya Afghanistan. Anak perempuan harus belajar, tetapi tidak di bidang yang bertentangan dengan Islam dan kehormatan Afghanistan," ujarnya seperti dikutip dari The Associated Press.

Dia menambahkan bahwa mereka sedang memperbaiki “masalah” ini dan universitas akan dibuka kembali untuk perempuan setelah “masalah” ini diselesaikan. Taliban membuat janji serupa tentang akses sekolah menengah untuk anak perempuan, mengatakan kelas akan dilanjutkan untuk mereka setelah "masalah teknis" seputar seragam dan transportasi diselesaikan, tetapi anak perempuan tetap dikucilkan dari ruang kelas.

Baca Juga: Taliban Bela Keputusan Larang Perempuan Afghanistan Belajar di Universitas: Asing Jangan Ikut Campur

Membahas masalah ini untuk pertama kalinya di depan umum, Nida Mohammad Nadim mengatakan larangan yang dikeluarkan awal pekan ini diperlukan untuk mencegah pencampuran gender di universitas dan karena dia yakin beberapa mata pelajaran yang diajarkan melanggar prinsip-prinsip Islam. Dia mengatakan larangan itu berlaku sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Afghanistan, Nadim menolak kecaman internasional yang meluas, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Turki dan Qatar. Nadim mengatakan bahwa orang asing harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.

Sebelumnya pada hari Kamis, menteri luar negeri dari kelompok negara G-7 mendesak Taliban untuk mencabut larangan tersebut, memperingatkan bahwa “penganiayaan gender dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Para menteri memperingatkan setelah pertemuan virtual bahwa "kebijakan Taliban yang dirancang untuk menghapus perempuan dari kehidupan publik akan berdampak pada bagaimana negara kita terlibat dengan Taliban." Kelompok G-7 termasuk Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris Raya, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Baca Juga: Maruf Amin soal Perempuan Afghanistan Dilarang Kuliah oleh Taliban: Bertentangan dengan Ajaran Islam

Penulis : Tussie Ayu Editor : Desy-Afrianti

Sumber : The Associated Press