Diintimidasi Rudal Balisitk saat Masa Berkabung Itaewon, Korsel Berang dan Janjikan Respons Cepat

SEOUL, KOMPAS.TV - Pemerintah Korea Selatan murka usai Korea Utara menembakkan setidaknya 23 rudal ke arah perbatasan kedua negara, Rabu (2/11/2022). Tindakan provokatif ini dilakukan Pyongyang saat tetangganya masih berkabung atas tragedi di kawasan Itaewon, Seoul yang menewaskan 156 orang pada akhir pekan lalu.

Tragedi Itaewon dinyatakan sebagai salah satu bencana terbesar negara itu. Pemerintahan Yoon Suk-yeol menetapkan masa berkabung hingga 5 November 2022 berkenaan dengan tragedi ini.

Usai mendengar kabar uji coba rudal Pyongyang, Presiden Yoon segera menggelar rapat darurat bersama pejabat-pejabat pertahanan Korea Selatan. Yoon memerintahkan jajarannya untuk melakukan tindakan respons cepat yang tidak spesifik.

Baca Juga: Korea Utara dan Korea Selatan Makin Panas, Saling Tembak Rudal ke Perairan yang Disengketakan

Yoon mengaku uji coba rudal Korea Utara yang jatuh di dekat perbatasan dapat dianggap sebagai "pelanggaran dasar atas perairan teritorial kami".

Mengenai tindakan provokatif rezim Kim Jong-un di tengah masa berkabung, kantor kepresidenan Korea Selatan menyebutnya "menunjukkan dengan jelas sifat asli pemerintah Korea Utara."

Militer Korea Selatan dilaporkan membalas rentetan rudal tetangga dengan menembakkan tiga rudal berpemandu presisi ke area yang sama. 

"Ini sangat tidak terduga dan kami tidak akan pernah menoleransinya," tulis pernyataan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dikutip Associated Press. Militer Korea Selatan pun mengklaim siap menyambut "kemenangan luar biasa" jika bentrok bersenjata terjadi.

Leif-Eric Easley, profesor dari Universitas Ewha di Seoul menyebut tindakan saling balas rudal ini menunjukkan rumitnya situasi kawasan Semenanjung Korea saat ini. Walaupun Pyongyang meningkatkan ancaman, ia menyebut aliansi Korea Selatan tidak bisa mengalah dalam kondisi seperti ini.

"Tembakan rudal Korea Utara yang memantik sirene serangan udara terlihat dimaksudkan untuk mengancam Korea Selatan demi menekan pemerintah mereka agar mengubah kebijakan," kata Easley.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Purwanto

Sumber : Associated Press