Malaysia Bersikap Keras, Desak ASEAN Kedepankan Konsensus 5 Poin saat Berurusan dengan Myanmar

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, Sabtu (29/10/2022), menegaskan kembali sikap keras negaranya dengan meminta ASEAN mengedepankan kerangka kerja untuk memastikan pelaksanaan lima poin konsensus 5PC dengan tujuan akhir yang lebih jelas untuk Myanmar.

Seperti dilaporkan Antara, Minggu (30/10/2022), dalam keterangannya, Menlu Saifuddin mengatakan kelima poin konsensus yang dimaksud adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis serta sejahtera, yang di dalamnya hak-hak sipil dan politik dijamin oleh konstitusi.

Sebuah rencana transisi akan diperlukan untuk kerangka tersebut, ujar dia.

Saifuddin juga mengatakan Malaysia menekankan kembali selain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, tidak ada perwakilan politik dari Myanmar yang boleh diundang ke pertemuan tingkat menteri ASEAN mana pun.

Untuk mendorong dialog yang konstruktif di antara semua pihak terkait, ia mengatakan Malaysia mengusulkan agar ASEAN melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Dewan Permusyawaratan Nasional (NUCC) dan pemangku kepentingan lainnya di Myanmar.

Baca Juga: Menlu RI Sebut Masalah Myanmar Hanya Bisa Diselesaikan Rakyatnya Sendiri: Tugas ASEAN Memfasilitasi

Sedangkan untuk meningkatkan upaya kemanusiaan, Menlu Saifuddin mengatakan Malaysia merekomendasikan ASEAN untuk mempertimbangkan Forum Donor Kemanusiaan Inklusif yang diusulkan oleh NUG untuk mendukung upaya asosiasi negara di kawasan Asia Tenggara tersebut dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Selain itu, Malaysia menyarankan agar ASEAN meninjau kembali kerja sama saat ini dengan Gugus Tugas Kemanusiaan Myanmar untuk memasukkan kerja sama dengan badan-badan lokal, internasional dan PBB, LSM, dan organisasi masyarakat sipil.

Usulan-usulan Malaysia tersebut juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Dua Arah Kementerian Luar Negeri Malaysia Norman Muhamad dalam pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta pada Kamis (27/10/2022).

Pertemuan itu, menurut dia, telah sepakat untuk mempelajari usulan-usulan tersebut dan bertemu lagi pada November untuk menghasilkan rekomendasi. 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV/Antara