Masih Ngeyel, Bos Junta Militer Myanmar Kembali Tidak Diundang ke KTT ASEAN November Nanti

PHNOM PENH, KOMPAS.TV – Pemimpin junta militer Myanmar kembali tidak diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada bulan November nanti, kata tuan rumah Kamboja, Rabu (5/10/2022), seperti laporan Straits Times.

Keputusan tersebut dipandang sebagai penghinaan diplomatik terbaru bagi rezim militer yang terisolasi itu.

Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN selama ini memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan gejolak yang mencengkeram Myanmar sejak militer merebut kekuasaan pada 2021.

Tetapi, hanya ada sedikit kemajuan pada "konsensus lima poin" yang disepakati dengan junta, dan pemimpin serta menterinya tidak diundang untuk hadir, apalagi terlibat pada pertemuan ASEAN baru-baru ini.

Menghubungkan undangan dengan rencana perdamaian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja seperti dilansir Bloomberg mengatakan, ASEAN hanya mengizinkan Myanmar “menominasikan perwakilan non-politik untuk (hadir di) KTT ASEAN mendatang”.

Ini berarti kepala junta Min Aung Hlaing tidak akan diizinkan untuk hadir, seperti halnya diplomat puncaknya dilarang menghadiri pertemuan para menteri luar negeri di Phnom Penh pada bulan Februari dan Agustus.

Jenderal Min Aung Hlaing selalu tidak diundang untuk hadir pada KTT ASEAN dan pertemuan terkait setidaknya empat kali sejak kudeta. Ini termasuk KTT regional pada Oktober 2021 dan KTT khusus AS-ASEAN di Washington pada bulan September.

Rencana lima poin, yang disepakati pada April 2021, menyerukan diakhirinya segera kekerasan, dan membangun dialog antara militer dan gerakan anti-kudeta.

Baca Juga: Dilarang Masuk Thailand, Mantan Miss Myanmar yang Diancam Dibunuh Junta Militer Cari Suaka ke Kanada

Ada ketidakpuasan yang berkembang di ASEAN. Perhimpunan itu kadang-kadang dikritik sebagai toko kelontong penuh omong kosong dalam menghadapi para jenderal Myanmar.

Eksekusi junta militer terhadap empat tahanan pada bulan Juli lalu yang bertentangan dengan desakan internasional yang memberi grasi, menyebabkan kemarahan lebih lanjut.

Pertemuan para menteri luar negeri ASEAN bulan Agustus berakhir dengan kecaman langka dari blok tersebut atas tindakan junta militer.

Para menlu ASEAN mengatakan mereka “sangat kecewa dengan kemajuan yang terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas Naypyidaw untuk implementasi konsensus lima poin yang tepat waktu dan lengkap”.

Utusan ASEAN sendiri yang ditugaskan untuk menengahi perdamaian mengakui besarnya skala tugas tersebut, dengan mengatakan “bahkan Superman tidak dapat menyelesaikan” krisis tersebut.

Baca Juga: Pusing soal Krisis Myanmar, Utusan Khusus ASEAN: bahkan Superman pun Tak Bisa Selesaikan Masalah Ini

Penghinaan blok regional itu terjadi ketika Washington berusaha untuk memberikan lebih banyak tekanan pada junta melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyusul kemarahan atas serangan udara yang menewaskan 11 anak sekolah bulan lalu.

Penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengadakan pembicaraan dengan pemerintah lain dan dengan perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional yang dideklarasikan sendiri, yang didominasi oleh partai pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi, selama Sidang Umum PBB awal bulan ini.

Baca Juga: Pensiunan Perwira Senior Myanmar Ditembak Mati di Rumahnya oleh Gerilyawan Pemberontak

Myanmar merencanakan pemilihan baru pada Agustus 2023, tetapi Chollet memperingatkan "tidak ada kemungkinan" pemilu tersebut bisa bebas dan adil.

Pada Rabu, sebuah partai yang terkait junta militer Myanmar menunjuk sekutu dekat Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpinnya. Ini menjadi sebuah tanda lebih lanjut bahwa junta tengah bersiap untuk pemilihan.

Anggota eksekutif Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan USDP memilih Khin Yi sebagai ketua baru untuk menggantikan Than Htay, yang mengundurkan diri karena kesehatannya.

Khin Yi, yang menjabat sebagai penjabat ketua partai bulan lalu, secara luas dipandang sebagai sekutu dekat Jenderal Min Aung Hlaing.

Khin Yi adalah menteri imigrasi di bawah pemerintahan saat ini sampai dia mengundurkan diri pada bulan Agustus selama perombakan Kabinet. Ini memicu spekulasi bahwa dia akan mengambil peran yang lebih besar dalam partai.

“Kami akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah anggota partai, pendukung, dan mereka yang akan mendukung partai kami dengan berbagai cara,” kata Khin Yi, Rabu.

Partai yang didukung militer hanya memenangkan 33 kursi dari total 476 kursi di Parlemen dalam pemilihan 2020.

Baca Juga: Bos Junta Militer Myanmar Bertemu Putin secara Resmi di Vladivostok, Apa yang Dibicarakan?

Partai Suu Kyi memenangkan 396 kursi, mendorong USDP untuk menyerukan pemungutan suara baru, dengan alasan kecurangan pemilu.

Hal ini menyebabkan militer melakukan kudeta pada Februari 2021, yang menyebabkan para pemimpin sipil ditangkap.

Hasil pemilu dibatalkan, meskipun pengamat internasional mengatakan pemilihan itu bebas dan adil.

Myanmar dibebani dengan melonjaknya inflasi dan menyusutnya cadangan mata uang asing di tengah sanksi internasional.

Bank Dunia mengatakan ekonomi tetap lemah karena inflasi yang tinggi dan tekanan eksternal yang memburuk.

Junta militer terlibat dalam konflik dengan tentara etnis bersenjata dan pendukung Suu Kyi.

Pasukan Junta telah membunuh lebih dari 2.300 warga sipil dan menangkap lebih dari 15.700 orang lainnya sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV/Straits Times/Bloomberg