Jadi Negara Bangkrut, Sri Lanka Kesulitan Dapat Dana Talangan IMF
Kompas dunia | 5 Juli 2022, 21:37 WIBKOLOMBO, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe menyebut negosiasi dana talangan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) lebih rumit dan sulit daripada sebelumnya. Hal tersebut disebabkan status Sri Lanka sebagai negara bangkrut.
Pada Selasa (5/7/2022), ketika berbicara kepada parlemen Sri Lanka, Wickremesinghe menyebut bahwa perundingan terkini dengan misi IMF membuahkan hasil, tetapi tidak selurus tahun-tahun sebelumnya.
Sri Lanka kini tengah diterjang krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah negara itu. Warga Sri Lanka menderita kekurangan akut bahan-bahan pokok, makanan, bahan bakar, gas elpiji, dan obat-obatan. Warga yang membeli kebutuhan pokok pun mesti mengatre panjang.
Pemerintah Sri Lanka juga menutup sekolah dan meminta pekerja di luar sektor esensial untuk bekerja dari rumah.
“Negara kita telah berbicara dengan IMF pada banyak kesempatan sebelumnya. Namun, kali ini situasinya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pada masa lalu, kita berunding sebagai suatu negara berkembang,” kata Wickremesinghe kepada parlemen Sri Lanka sebagaimana dikutip Associated Press.
“Sekarang situasinya berbeda. Kita terlibat dalam pembicaraan sebagai suatu negara bangkrut. Demikian, kita harus menghadapi situasi yang lebih rumit dan sulit,” lanjutnya saat memaparkan roadmap pemulihan ekonomi Sri Lanka.
Baca Juga: Dijerat Krisis Ekonomi, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia untuk Beli Minyak Diskon
Sebelumnya, Wickremesinghe menyatakan bahwa draf perjanjian preliminer tentang dana talangan telah dilayangkan ke jajaran direksi IMF untuk disetujui.
“Akan tetapi, karena kondisi bangkrutnya negara ini, kita harus mengajukan sebuah rencana sustainabilitas utang kita kepada mereka (IMF) secara terpisah. Hanya ketika mereka puas dengan rencana itu, kita bisa mencapai kesepakatan di level staf. Ini bukanlah proses yang lurus-lurus saja,” kata Wickremesinghe.
Kata dia, penasihat keuangan legal Sri Lanka sedang mengerjakan laporan sustainabilitas utang untuk diajukan pada Agustus mendatang.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Associated Press