Taliban Bubarkan Komisi HAM, Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional dan Dewan Keamanan Nasional

KABUL, KOMPAS.TV - Otoritas Taliban di Afghanistan membubarkan lima departemen utama bekas pemerintah dukungan Amerika Serikat, termasuk Komisi Hak Asasi Manusia, yang dianggap tidak perlu dalam menghadapi krisis keuangan, kata seorang pejabat, Senin (16/5/2022) seperti laporan Straits Times.

Afghanistan menghadapi defisit anggaran 44 miliar Afghani yang setara 501 juta dollar AS atau 2,2 triliun Rupiah tahun anggaran saat ini, kata otoritas Taliban hari Sabtu saat mereka mengumumkan anggaran nasional tahunan pertama mereka sejak mengambil alih negara yang dilanda perang Agustus lalu.

"Karena departemen-departemen ini tidak dianggap perlu dan tidak termasuk dalam anggaran, mereka dibubarkan," Innamullah Samangani, wakil juru bicara pemerintah Taliban.

Juga dibubarkan adalah Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional (HCNR), Dewan Keamanan Nasional yang pernah berkuasa, dan komisi untuk mengawasi pelaksanaan konstitusi Afghanistan.

HCNR terakhir dipimpin oleh mantan Presiden Afghanistan Abdullah Abdullah, dan bekerja untuk merundingkan perdamaian antara pemerintah mantan Presiden Ashraf Ghani yang didukung AS dan pemberontak Taliban saat itu.

Pada Agustus 2021, 20 tahun setelah menginvasi Afghanistan, pasukan asing menarik diri dari negara itu yang menyebabkan runtuhnya pemerintah dan pengambilalihan Taliban.

Baca Juga: Taliban Larang Pria dan Perempuan Afghanistan Makan Bersama di Restoran Kota Herat

Samangani mengatakan anggaran nasional "berdasarkan fakta objektif" dan hanya ditujukan untuk departemen yang aktif dan produktif.

Dia menambahkan bahwa lembaga-lembaga itu dapat diaktifkan kembali di masa depan "jika diperlukan".

Taliban memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001 dengan tangan besi dan menerapkan versi aturan Islam yang keras, termasuk melarang perempuan mengenyam pendidikan dan pekerjaan.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV/Straits Times