Referendum Putuskan Belarus Kembali Menjadi Negara Nuklir dan Terima Pasukan Rusia Secara Permanen

MINSK, KOMPAS.TV - Hasil referendum Belarusia hari ini diumumkan. Hasilnya rakyat Belarusia memutuskan negara mereka kembali menjadi tuan rumah senjata nuklir dan pasukan Rusia secara permanen, bagian dari paket reformasi konstitusi yang juga memperpanjang kekuasaan pemimpin Alexander Lukashenko, seperti dilaporkan France24, Senin (28/2/2022).

Referendum diadakan pada Minggu (28/2/2022) saat tetangganya, Ukraina sedang diserang pasukan Rusia. Sementara delegasi dari Moskow dan Kiev saat ini sedang berunding di perbatasan Belarusia.

Ketua Komisi Pemilihan Pusat Igor Karpenko mengatakan, 65,16 persen peserta referendum mendukung amandemen dan 10,07 persen menolak.

Demikian laporan Kantor berita Rusia RIA Novosti yang dikutip France24, Senin.

Menurut Karpenko, partisipasi pemilih mencapai 78,63 persen.

Amandemen konstitusi Belarus mensyaratkan, referendum dapat berlaku bila setidaknya meraih 50 persen suara dengan jumlah pemilih lebih dari setengah.

Lukashenko yang berkuasa sejak 1994, menjanjikan referendum setelah protes bersejarah menentang pemilihannya kembali yang disengketakan pada 2020.

Dengan mengamandemen konstitusi, Lukashenko, 67 tahun, mengikuti jejak Presiden Rusia Vladimir Putin, yang pada 2020 menjalankan referendum perubahan konstitusi yang memungkinkan Putin tetap berkuasa hingga 2036.

Perubahan konstitusi juga memberikan kekebalan kepada mantan pemimpin atas kejahatan yang dilakukan selama masa jabatan mereka.

Baca Juga: Rusia Disanksi, Presiden Belarusia Beri Peringatan: Bisa Menimbulkan Perang Dunia III

Rusia adalah sekutu utama Belarus dan pekan lalu Lukashenko mengizinkan pasukan Rusia menggunakan wilayah Belarusia untuk menyerang Ukraina dari utara.

Belarus mewarisi sejumlah hulu ledak nuklir Soviet setelah pecahnya Uni Soviet tahun 1991, menurut think tank Inisiatif Ancaman Nuklir, yang kemudian diserahkan kepada Rusia.

Lukashenko pertama kali melontarkan kemungkinan perubahan konstitusi melalui referendum usai pemilu presiden pada Agustus 2020.

Hal itu memicu demonstrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang disambut dengan tindakan keras aparat keamanan.

Lukashenko mengklaim kemenangan dan masa jabatan keenam dalam pemungutan suara, kemudian memenjarakan tokoh-tokoh oposisi terkemuka, sementara saingan utamanya Svetlana Tikhanovskaya melarikan diri ke negara tetangga Lithuania.

Amandemen tersebut kembali memberlakukan batas masa jabatan presiden menjadi maksimal dua kali masa jabatan lima tahun, tetapi mereka hanya akan berlaku untuk presiden terpilih berikutnya. 

Aturan tersebut sebelum referendum pada Minggu pernah diamandemen oleh Lukashenko menjadi tanpa batas masa jabatan.

Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilihan presiden yang rencananya digelar tahun 2025, ia dapat tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.

Kantor pemimpin oposisi Belarus Tikhanovskaya di Lithuania mengecam pemungutan suara tersebut, dengan mengatakan tindakan keras terhadap suara-suara yang berbeda pendapat sejak pemilihan 2020 membuat diskusi nyata tentang proposal tersebut menjadi tidak mungkin.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TVFrance24