Amnesty International: Keputusan AS Ambil Separuh Aset Afghanistan adalah Zalim
Kompas dunia | 23 Februari 2022, 05:08 WIB"Jika kita ingin menciptakan negara yang gagal, kita tidak memiliki paduan kebijakan yang lebih efektif daripada yang kita punya saat ini," kata Miliband kepada The Guardian.
Baca Juga: Enam Bulan Taliban Berkuasa, Afghanistan Makin Aman, namun Tambah Miskin dan Masa Depan Kian Suram
Miliband salah satu di antara pihak-pihak yang mendesak pemerintahan Biden dan Bank Dunia untuk membebaskan aset Afghanistan tidak hanya untuk bantuan kemanusiaan tapi juga untuk pemulihan ekonomi Afghanistan.
"Apa yang kita lakukan bukan memperburuk kondisi bagi Taliban, ini memperburuk kondisi rakyat. Kita tidak sedang menghukum Taliban. Rakyat jelata Afghanistan lah yang membayar akibatnya," ungkap Miliband.
"Ini bukan saja malapetaka dalam hal pilihan, tapi juga malapetaka bagi reputasi. Ini kebijakan yang membiarkan orang-orang kelaparan."
Menurut Program Pangan Dunia (World Food Program/WFP), sekitar 23 juta orang, separuh dari total penduduk Afghanistan, tidak memperoleh makanan yang mencukupi baik secara kuantitas maupun gizi.
Sementara 8,7 juta orang terancam kelaparan.
Baca Juga: AS Alihkan Setengah Aset Afghanistan untuk Korban 9/11, Aktivis: Gedung Putih Maling!
Langkah Gedung Putih untuk mengambil setengah dari aset Afghanistan juga dikecam mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai.
Karzai mengatakan, rakyat Afghanistan turut berduka cita atas penderitaan yang dialami warga AS akibat serangan 9/11.
Tapi, dia menegaskan, tidak ada warga Afghanistan yang terlibat dalam serangan tersebut.
“Menahan uang Afghanistan atas nama siapa pun adalah tidak adil dan zalim. Uang itu milik rakyat Afghanistan… Saya menyerukan kepada Presiden Joe Biden untuk mengembalikan uang itu kepada rakyat Afghanistan,” ujar Karzai dalam jumpa pers di Kabul pada 13 Februari 2022, seperti dikutip dari CGTN.
Baca Juga: Eks Presiden Afghanistan Kecam Rencana AS Ambil Setengah Aset Afghanistan untuk Keluarga Korban 9/11
Penulis : Edy A. Putra Editor : Gading-Persada
Sumber : CGTN/Amnesty International