Kudeta Militer di Sudan, AS Bekukan Bantuan USD700 Juta dan PBB Laporkan Situasi Memanas
Kompas dunia | 26 Oktober 2021, 08:00 WIBWASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan mereka menangguhkan bantuan darurat USD700 juta yang ditujukan bagi Sudan menyusul kudeta militer di negara itu.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price pada hari Senin (25/10/2021) waktu Washington, mengatakan jumlah penuh dari paket bantuan darurat senilai USD700 juta itu saat ini sudah "dihentikan sementara" sambil menunggu tinjauan dari perkembangan di Khartoum.
Dana yang merupakan dukungan finansial langsung, sebelumnya dialokasikan untuk membantu transisi Sudan menuju demokrasi dan pemerintahan sipil sepenuhnya.
Ned Price mengatakan, bantuan lain dari Amerika Serikat untuk Sudan juga bisa saja terpengaruh, tergantung perkembangan situasi di negara tersebut.
Pemerintah Amerika Serikat mengutuk pengambilalihan militer dan pembubaran pemerintahan transisi yang dipimpin masyarakat sipil, serta menuntut pembebasan semua pejabat sipil yang ditahan dalam kudeta semalam, termasuk penangkapan Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
Price mengatakan pemerintahnya mengawasi perkembangan dengan "sangat dekat" dan "tidak akan ragu" untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kudeta.
Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Sudan mengatakan berbagai barikade di ibu kota Khartoum terbakar dan sesekali terdengar suara tembakan sehingga ada risiko akan ada lebih banyak kekerasan atau lebih banyak bentrokan.
Baca Juga: Sejarah Kudeta Militer Sudan: Konflik Tak Berkesudahan dan Puluhan Tahun Kediktatoran Militer
Utusan khusus PBB untuk Sudan, Volker Perthes, berbicara dalam jumpa pers dari Khartoum kepada wartawan di markas besar PBB Senin.
Perthes mengatakan, setelah tentara melakukan kudeta dan memblokade pintu masuk, jembatan dan bandara di kota itu, cukup banyak partai dan serikat pekerja yang meminta masyarakat turun ke jalan untuk mengutuk kudeta militer tersebut.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Associated Press