Qatar Desak Dunia Terlibat dengan Taliban, namun Pengakuan atas Pemerintah Taliban Belum Prioritas
Kompas dunia | 12 Oktober 2021, 22:23 WIBDOHA, KOMPAS.TV - Utusan Khusus Menteri Luar Negeri Qatar Mutlaq Al-Qahtani mendesak negara-negara lain untuk terlibat lebih dalam dengan Taliban sebagai otoritas de facto Afghanistan saat ini. Namun dia berpendapat, pengakuan terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan saat ini bukanlah prioritas karena fokus seharusnya diarahkan pada keterlibatan dengan pemerintah baru dan penanganan isu kemanusiaan.
Pada saat yang sama, Mutlaq Al-Qahtani menekan Taliban untuk bertindak sebagai pemerintah yang bertanggung jawab serta menghormati hak perempuan untuk bekerja dan hak anak perempuan untuk bersekolah.
"Kami pikir pengakuan ini bukan prioritas. Yang lebih menjadi prioritas sekarang adalah kemanusiaan, pendidikan, kebebasan perlintasan," kata Qahtani dalam forum keamanan global di Doha, Selasa, (12/10/2021) seperti dilansir Antara.
Qahtani mengatakan, satu-satunya langkah maju adalah menawarkan "lebih banyak kolaborasi, kerja sama, dan bantuan" kepada pemerintah sementara Afghanistan.
Hampir dua bulan sejak menguasai seluruh negeri, pemerintahan baru Taliban berupaya membangun hubungan dengan negara lain untuk membantu mencegah terjadinya krisis ekonomi dahsyat di Afghanistan.
Baca Juga: Uni Eropa Tambah Bantuan untuk Afghanistan Jadi 1 Miliar Euro, tapi Tak Lewat Taliban
Namun, sejauh ini Taliban menolak mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah menengah, sementara banyak negara yang menuntut hak asasi anak perempuan untuk bersekolah bisa ditegakkan di Afghanistan.
Itu adalah salah satu tuntutan utama masyarakat internasional kepada Taliban, setelah mereka bulan lalu memutuskan untuk membuka kembali sekolah menengah hanya untuk anak laki-laki.
Qatar, yang menjadi tuan rumah pembicaraan antara Taliban dan pejabat Barat, dipandang sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh atas gerakan tersebut.
Doha menjadi tuan rumah kantor politik Taliban yang mengawasi negosiasi dengan Amerika Serikat, yang berujung pada penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada Agustus lalu.
Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari
Sumber : Antara