> >

Diduga Melakukan Penahanan Massal terhadap Warga Uighur, China Tunjuk Gubernur Xinjiang yang Baru

Kompas dunia | 1 Oktober 2021, 17:51 WIB
Dalam foto bertanggal 22 April 2021, Erkin Tuniyaz berbicara dalam sebuah konferensi pers di Urumqi, Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang. Tuniyaz ditunjuk sebagai kepala sementara pemerintah regional Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang pada Kamis (30/9/2021), menggantikan Shohrat Zakir. (Sumber: AP Photo/Mark Schiefelbein)

BEIJING, KOMPAS.TV – China telah menunjuk seorang gubernur baru untuk Xinjiang, provinsi di mana Partai Komunis yang berkuasa diduga melakukan salah satunya penahanan massal terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas muslim lainnya.

Beijing menunjuk Erkin Tuniyaz sebagai gubernur Xinjiang. Mantan wakil gubernur itu dikenal sebagai pembela kebijakan-kebijakan China di provinsi tersebut, terutama terkait keberadaan fasilitas-fasilitas yang diduga sebagai tempat penahanan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.

Beijing berdalih, fasilitas-fasilitas tersebut digunakan untuk memberikan pelatihan kejuruan dan melakukan deradikalisasi.

Tuniyaz (59) yang beretnis Uighur sebelumnya telah menempati berbagai jabatan di Xinjiang. Penunjukannya diumumkan pada Kamis (30/9/2021) malam.

Jabatan tertinggi di Xinjiang dipegang oleh Sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo yang dituding sebagai orang yang mengawasi jalannya penahanan massal dan pengintaian terhadap kelompok-kelompok minoritas di wilayah tersebut.

Baca Juga: Erdogan Peringatkan Xi Jinping untuk Perlakukan Muslim Uighur sebagai Rakyat China yang Setara

Dalam pidato yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Februari lalu, Tuniyaz mengatakan “peserta pelatihan di fasilitas-fasilitas ini telah lulus” pada Oktober 2019 dan sekarang telah “memiliki pekerjaan yang stabil dan menjalani kehidupan normal.”

Dia mengatakan fasilitas-fasilitas itu “mendidik dan merehabilitasi orang-orang yang terpengaruh ekstremisme agama dan bersalah atas kejahatan-kejahatan ringan untuk mencegah mereka menjadi korban terorisme dan ekstremisme” dan melindungi mereka dari pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, mantan-mantan tahanan mengatakan mereka mengalami kondisi yang brutal dan indoktrinasi politik yang bertujuan untuk menjauhkan mereka dari tradisi budaya dan agama mereka.

Sebuah hasil investigasi yang dilakukan Associated Press menemukan, Beijing memaksa warga Uighur untuk melakukan sterilisasi dan aborsi dalam upaya asimilasi.

Penulis : Edy A. Putra Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Associated Press


TERBARU