Menlu Prancis Tuding Australia Berbohong soal Kontrak Kapal Selam
Kompas dunia | 30 September 2021, 20:56 WIBPARIS, KOMPAS.TV – Prancis menuding Australia berbohong sebelum Canberra membatalkan kontrak kapal selam. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian bahkan menyebut, seseorang telah berbohong.
Pada parlemen Prancis, Le Drian menyatakan, Australia tak pernah mengungkapkan keraguan atas kontrak kapal selam senilai 56 miliar euro (atau sekitar Rp930 triliun) atau pakta Indo-Pasifik strategis sebelum memutus kontrak itu.
“Semua yang saya katakan dikonfirmasi oleh surat yang saya terima pada 15 September dari Kementerian Pertahanan Australia yang menyatakan bahwa ‘semuanya oke, mari kita lanjutkan’,” kata Le Drian.
Menurut Le Drian, hal itu menyiratkan bahwa ‘seseorang telah berbohong’. “Ada sesuatu yang tak cocok dan kami tidak mengetahuinya,” ujarnya seperti dilansir dari The Guardian, Kamis (30/9/2021).
Kontraktor Prancis Naval Group, kata Le Drian, menerima surat di hari yang sama saat kontrak itu diputus yang menyatakan bahwa Australia ‘puas’ dengan ulasan strategis kapal selam dan siap menanda tangan untuk melangkah ke tahap kedua program.
Akibatnya, keputusan memutus kontrak senilai miliaran euro itu pun disambut dengan kehebohan di Prancis.
Baca Juga: Usai Kehilangan Kontrak Kapal Selam Australia, Prancis Jual Kapal Perang ke Yunani
Pekan lalu, juru bicara Departemen Pertahanan Australia menyatakan, “Korespondensi itu tidak merujuk atau mengizinkan dimulainya fase berikutnya dari program, yang tetap tunduk pada pengumuman keputusan oleh pemerintah Australia.”
Perdana Menteri Australia Scott Morrison berulang kali membela diri bahwa pembatalan kontrak itu merupakan akibat dari bergabungnya Australia dengan Inggris dan Amerika Serikat (AS) dalam pakta pertahanan baru Aukus. Australia juga beralih meminta kapal selam bertenaga nuklir dari AS.
Menurut Morrison, dirinya bertindak demi kepentingan keamanan nasional Australia. Kendati begitu, ia menyadari kekecewaan Prancis.
Penulis : Vyara Lestari Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : The Guardian