Klaim Lebih Inklusif, tetapi Tak Ada Representasi Perempuan di Kabinet Taliban

KABUL, KOMPAS.TV - Taliban dituding mengingkari janji membentuk pemerintahan yang lebih inklusif usai mengumumkan kabinet interim pada Selasa (7/9/2021). Pasalnya, tidak ada perempuan yang dilibatkan di kabinet tersebut dan kebanyakan pejabat berasal dari etnis Pashtun, kelompok etnis mayoritas di Afghanistan.

Sebagaimana dikutip BBC, Uni Eropa mengkritik susunan kabinet bentukan Taliban. Uni Eropa menyebut kelompok itu mengingkari janjinya yang hendak membentuk pemerintahan “inklusif dan representatif”.

Amerika Serikat (AS) pun menyatakan kekhawatiran atas susunan kabinet interim tersebut. AS menyoroti kabinet yang hanya berisikan anggota Taliban, tanpa perempuan, dan diisi oleh sosok dengan latar belakang “bermasalah”.

“Dunia mengawasi dengan seksama (pemerintahan Taliban)” tulis pernyataan Departemen Luar Negeri AS sebagaimana dilansir Associated Press.

Tokoh “bermasalah” yang disoroti AS, di antaranya, adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund, perdana menteri interim yang masuk daftar hitam PBB. Sejumlah pejabat lain pun merupakan sosok yang masuk daftar paling dicari FBI.

Baca Juga: Perempuan Afghanistan Desak Pemimpin Baru Agar Memasukkan Perempuan ke dalam Kabinet

Sebelumnya, Taliban berupaya meyakinkan komunitas internasional dengan janji pemerintahan yang “lebih inklusif dan moderat”.

Dalam pernyataannya ketika membentuk kabinet, Taliban berjanji akan melindungi hak-hak minoritas, kelompok rentan, serta akses pendidikan ke “seluruh warga sesuai syariah”. Namun, perempuan tidak disinggung dalam pernyataan tiga halaman tersebut.

Mengenai tidak adanya partispasi perempuan, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid berkilah bahwa kabinet belum final.

“Mereka masih berstatus pelaksana tugas. Kami akan mencoba untuk merangkul kelompok lain di seluruh negara,” kata Mujahid sebagaimana dikutip Kompas.com.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV