Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur setelah 17 Bulan Berkuasa
Kompas dunia | 17 Agustus 2021, 08:16 WIBKUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan jajaran kabinetnya telah mengundurkan diri setelah 17 bulan berkuasa. Pengunduran diri dilakukan di tengah pertikaian dalam koalisinya serta meningkatnya kasus Covid-19 di negeri Jiran tersebut.
Muhyiddin mengadakan rapat kabinet terakhir pada Senin (16/8/2021) pagi sebelum pergi ke istana untuk mengajukan pengunduran dirinya kepada raja.
Dalam pidatonya di televisi pada pukul 15.30, Muhyiddin memberikan nada muram dan mengatakan dia memutuskan untuk mundur karena telah kehilangan mayoritasnya di parlemen.
Ia pun berharap, pemerintahan baru di Malaysia bisa segera dibentuk.
Khairy Jamaluddin, Menteri Sains yang memimpin program vaksinasi COVID-19 di Malaysia sebelumnya mengonfirmasi di Instagram bahwa pemerintah akan mengundurkan diri.
"Itu saja untuk saat ini," tulisnya dalam story Instagram yang memberikan pembaruan terakhir tentang kampanye vaksinasi massal.
“Kabinet telah mengajukan pengunduran diri kami kepada Agong (raja). Terima kasih atas kesempatan, sekali lagi, mengabdi untuk bangsa. Semoga Tuhan memberkati Malaysia.”
Baca Juga: Muhyiddin Yassin Akhirnya Akan Mundur sebagai Perdana Menteri Malaysia Besok
Muhyiddin yang berusia 74 tahun berada di bawah tekanan yang hampir konstan sejak ia berkuasa pada Maret 2020 sebagai kepala koalisi Perikatan Nasional (PN) baru setelah perebutan kekuasaan dalam pemerintahan sebelumnya.
Pengunduran dirinya menyusul pertikaian berbulan-bulan di dalam PN dengan latar belakang meningkatnya kemarahan publik atas pertengkaran politik pada saat kasus Covid-19 yang kian melonjak.
Sekitar 12.510 orang kini telah meninggal di Malaysia akibat virus tersebut karena rumah sakit pemerintah yang tak cukup memberikan pelayanan untuk mengatasi masuknya pasien.
Sebelumnya, Malaysia mencatat 20.546 kasus pada hari Minggu, di mana menjadikan Malaysia mempunyai empat hari berturut-turut dengan lebih dari 20.000 kasus.
Dalam sebuah pernyataan, istana mengatakan bahwa Muhyiddin akan tetap sebagai Perdana Menteri 'penjaga'.
Selain itu, pemilihan pemerintah baru tidak akan dilakukan dalam waktu dekat karena krisis Covid-19 yang masih melanda.
Baca Juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin Resmi Mengundurkan Diri, Namun Tetap Jadi Perdana Menteri Interim
Dalam pidatonya, Muhyiddin mengatakan bahwa dia tidak siap untuk bekerja dengan para koruptor, mengacu pada pengadilan korupsi yang dihadapi presiden dan anggota terkemuka lainnya dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa.
"Saya bisa saja mengambil jalan yang mudah dan mengorbankan prinsip saya untuk tetap menjadi Perdana Menteri," katanya di televisi.
“Tapi itu bukan pilihan saya. Saya tidak akan berkompromi dengan kleptokrat atau mengganggu kebebasan peradilan hanya untuk tetap berkuasa.”
Tidak jelas siapa yang mungkin memiliki dukungan yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru mengingat sifat politik yang semakin kacau di negara di mana mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu Muslim tetapi ada komunitas besar etnis Cina dan India, serta penduduk asli.
Koalisi untuk Pemilu yang Bersih dan Adil (BERSIH 2.0) mendesak siapa pun yang mendapat pekerjaan untuk segera menyerukan mosi kepercayaan di parlemen, dan berkomitmen pada visi pemerintahan multi-partai dan reformasi kelembagaan alih-alih “perdagangan kuda atas jumlah dan posisi” yang dikatakan telah membuktikan resep untuk ketidakstabilan.
“Pemerintah yang berpikiran pendek dan mementingkan diri sendiri akan dihukum dengan kejam oleh pemilih dalam pemilihan berikutnya,” kelompok itu memperingatkan dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Kecewa Lockdown Dibuka Terlalu Cepat, Warga Malaysia Unjuk Rasa Tuntut PM Muhyiddin Mundur
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Al Jazeera