Penasehat Prabowo Ungkap Pajak dan Bea Cukai akan Dipisahkan dari Kemenkeu, Bentuk Lembaga Baru BPN
Ekonomi dan bisnis | 25 September 2024, 13:41 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintahan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk mendongkrak pendapatan negara, guna membiayai program-program strategis.
Hal itu diungkapkan penasehat ekonomi Prabowo, Burhanuddin Abdullah.
Ia menjelaskan, dalam BPN nanti akan tergabung fungsi pemungutan pajak, bea cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketiganya saat ini masih masuk dalam Kementerian Keuangan.
"Mudah-mudahan, Insya Allah ada menteri penerimaan negara yang urusan pajak dan bea cukai. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, di Jakarta, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/9/2024).
Ia menjelaskan, Prabowo-Gibran punya program unggulan yang butuh banyak biaya. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga lumbung pangan dunia.
Baca Juga: Wamenkeu Ungkap Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo Bahas APBN dan RAPBN 2025
"Saya selalu katakan ke presiden terpilih (Prabowo), programnya bagus, tapi apakah doble apa enggak, uangnya ada apa enggak," ujarnya.
"Jadi political will melulu enggak bisa, harus ada capacity to implement," tambahnya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menerangkan, dari anggaran belanja negara sekitar Rp 3.500 triliun saat ini, sebanyak Rp 1.000 triliun dialokasikan untuk belanja utang, kemudian Rp 1.400 triliun dialokasikan untuk belanja daerah.
"Kita tinggal punya Rp 1.100 triliun (untuk belanja pemerintah pusat), itu enggak besar, presiden enggak bisa berbuat banyak dengan angka itu," ucapnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas.com, antara