Ombudsman soal Beras Mahal: Bantuan Pangan Jangan Dirapel, Pemerintah Pakai Data Kurang Presisi
Ekonomi dan bisnis | 25 Februari 2024, 23:26 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai, seharusnya bantuan pangan beras 10 kg jangan diberikan sekaligus atau dengan cara dirapel.
Dalam kondisi harga beras mahal seperti ini, bantuan beras harusnya diberikan setiap bulan.
Ia menyebut kalau bantuan pangan diberikan dengan dirapel, tidak akan bisa menurunkan harga beras seperti yang terjadi saat ini.
“Betul itu bantuan pangan harus digelontorkan, tapi please jangan dirapel agar pasar itu bisa membaca ketegasan pemerintah. Karena kalau tidak dirapel itu akan mendevaluasi pasar,” kata Yeka dalam dialog Kompas Petang, Minggu (25/2/2024).
Yeka menuturkan, penyebab harga beras saat ini bisa sangat mahal karena mitigasi yang dilakukan pemerintah kurang komprehensif.
Menurutnya, Ombudsman sudah menyampaikan sejumlah masukan terkait beras ke pemerintah sejak pertengahan 2022.
Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Bagikan Bantuan Beras 10 Kg Setiap Bulan
Kemudian pada Mei 2023, Ombudsman kembali mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dalam menghadapi El Nino. Apalagi Pemilu 2024 digelar pada bulan Februari.
“Februari itu, dalam kondisi normal pun harga beras tinggi, coba cek aja, tapi memang tidak setinggi sekarang,” ujarnya.
“Jadi kenapa naik? Karena data-data yang dipakai pemerintah sekarang ini kurang presisi,” imbuhnya.
Karena menggunakan data yang salah itulah pemerintah jadi tidak bisa menyusun kebijakan yang tepat dalam masalah beras.
Yeka juga menyarankan beras SPHP jangan hanya digelontorkan ke pedagang. Tapi juga langsung ke masyrakat.
Penulis : Dina Karina Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV