Luhut Soal Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik: Tidak Bisa Selesai Satu Periode Presiden
Ekonomi dan bisnis | 13 Juni 2023, 11:38 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Tanah Air tidak bisa selesai hanya lewat satu atau beberapa kali periode kepemimpinan seorang presiden.
Lantaran mesti dilakukan secara utuh sebagai satu kesatuan atau bersifat holistik serta berkesinambungan.
"Kita melihat kendaraan listrik ini harus utuh dari satu ekosistem. Jadi, negara ini kita sama-sama atur buat lebih efisien. Itu yang penting, kemajuan. Sekali lagi, ini nggak bisa selesai dengan satu presiden, bisa beberapa presiden," kata Luhut di Jakarta, Senin (13/6/2023).
"Yang penting, koridor kita pelihara bersama. Jangan hanya mimpi, tetapi harus lakukan perubahan sana-sini," tambahnya.
Baca Juga: Pengguna Motor Listrik Kini Bisa Bertukar Baterai dan Charger Meski Berbeda Merek
Upaya membangun ekosistem kendaraan listrik di era Presiden Joko Widodo diantaranya mengundang investasi pabrik mobil listrik di Indonesia, hilirisasi nikel yang merupakan bahan baku baterai kendaraan listrik, hingga meluncurkan program bantuan untuk masyarakat yang bertujuan mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Ada juga investasi baru industri aluminium di Jawa Timur yang membutuhkan pasokan energi sebesar 4 gigawatt. Sementara Indonesia, memiliki 437 gigawatt potensial dari clean atau green energy, dan saat ini masih kelebihan sebesar 5,2 gigawatt.
"Jadi harus dimulai, karena membuat geothermal bisa 3 tahun, hydropower bisa 7 tahun, dan seterusnya. Kelebihan listrik 5 gigawatt dari PLN nanti, hampir terserap semua sehingga tahun depan nggak ada kelebihan listrik lagi. PLN pasti akan lebih sehat," ujar Luhut.
Baca Juga: Luhut Kembali Minta LSM Diaudit, Koordinator KontraS Sebut Pemerintah Juga Dapat Dana Dari Asing
"Bayangkan, tahun lalu kita pusing karena PLN mesti bayar subsidi 47 triliun dari kelebihan 5,2 gigawatt. Kalau kelebihan ini habis dan kita ambil, akan menghemat 47 triliun," lanjutnya.
Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Antara