DPR Sebut Sri Mulyani Gagal Prediksi Indikator Ekonomi, Ini Imbasnya Buat Jokowi
Kebijakan | 19 Mei 2020, 16:03 WIB“Saya cukup kaget kenapa Bu Menkeu menyampaikan itu terlebih dahulu ke media dan bukan kepada kami di DPR,” ujar Misbakhun.
Misbakhun menuturkan, Sri Mulyani terkesan seenaknya membuat prediksi dan melakukan perubahan di saat postur angka-angka yang ada di APBN baru saja disusun.
“Bagi saya ini menjadi ukuran kredibilitas dan kemampuan seorang Menteri Keuangan dalam menjalankan mandatnya sebagai pembantu presiden,” kata Misbakhun.
Baca Juga: Alami Defisit Karena Corona, Ini Sumber Dana Pemerintah - ROSI
“Jangan sampai karena tidak bisa disusun dengan baik angka-angka dan sering berubahnya postur APBN membuat Presiden Jokowi menerima banyak kritik.”
Karena itu, Misbakhun mengingatkan kepada Sri Mulyani untuk memanfaatkan dukungan politik DPR dalam merumuskan kebijakan.
“Karena sudah mendapatkan dukungan penuh dari DPR, saya meminta Menteri Keuangan memanfaatkan dukungan politik itu dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” kata Misbakhun.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pelebaran defisit APBN 2020 dari 5,07 menjadi 6,27 persen terhadap PDB menjadi wewenang penuh pemerintah.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Dana Covid-19 Dikelola Secara Transparan
Pasal 2 Ayat 1 Huruf a Perppu 1/2020 menyebutkan bahwa sejak ditetapkannya beleid ini, kebijakan defisit APBN diperbolehkan di atas 3% dari PDB hingga tahun 2022, sehingga ketentuan sebelumnya di Undang-Undang Keuangan Negara dikesampingkan.
“Lewat Perppu 1/2020 memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk menentukan besaran defisit. Dasar pemikiran kita menyetujui pelebaran defisit lebih dari 3% supaya APBN kita mampu bekerja maksimal,” kata Said dikutip dari Kontan.co.id.
Namun demikian, Said menegaskan, pihaknya akan meminta penjelasan kepada pemerintah soal pelebaran defisit tersebut sebelum ditetapkan menjadi Undang-undang APBN.
“Tentu kami ingin mendengar penjelasan penjelasan dari pemerintah, dan saya kira pemerintah pasti punya argumentasi dalam menyusun desain itu,” ujar Said.
Penulis : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV