Berkaca dari Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak, LHKPN Tak Cukup untuk Deteksi Korupsi
Kebijakan | 27 Februari 2023, 21:34 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Fenomena gaya hidup mewah pejabat pajak kini tengah menjadi perhatian publik usai eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo disebut memiliki kekayaan mencapai miliaran rupiah.
Kekayaan eks pejabat pajak itu menjadi sorotan usai anaknya, Mario Dandy Satriyo, melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda bernama David. Mario sendiri kerap memamerkan harta sang ayah yang memiliki mobil serta motor mewah.
Tidak sedikit pihak yang merasa janggal dengan kekayaan Rafael. Mengingat, dia merupakan Kepala Bagian Umum dengan golongan eselon III.
Baca Juga: Bersih-Bersih Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak, Usai Kasus Mario Dandy dan Klub Moge Dirjen Pajak
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta Rafael Alun Trisambodo mencapai Rp56,1 miliar. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk mengusut transaksi mencurigakan Rafael Alun.
Terkait LHKPN, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT UGM) Zainur Rohman berpendapat bahwa LHKPN tak cukup untuk mendeteksi korupsi.
Menurutnya, selama ini LHKPN dilakukan untuk memenuhi formalitas semata karena diwajibkan oleh undang-undang. Sayangnya, laporan dari penyelenggara negara itu tidak diperiksa kebenaran nilainya.
“Yang disoal ini adalah kebenaran isi LHKPN. Misalnya, ada kendaraan mewah ternyata belum masuk LHKPN. Ternyata ada yang tidak dilaporkan,” kata Zainur dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (27/2/2023).
“Bahkan, yang sudah dilaporkan pun, kebenaran nilainya belum tentu valid sehingga memang saat ini soal kebenaran yang menjadi masalah, sehingga susah melakukan deteksi apakah seorang penyelenggara negara melakukan korupsi atau tidak,” sambung dia.
Baca Juga: Gaya Hidup Mewah Pejabat Masih Berakar Kuat, Disindir Jokowi Dikecam Sri Mulyani
Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Hariyanto-Kurniawan
Sumber : Kompas TV