> >

Tol Probolinggo-Banyuwangi Sepanjang 175 KM Mulai Dibangun, Jadi Penutup Tol Trans Jawa

Ekonomi dan bisnis | 7 Februari 2023, 10:57 WIB
Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Basuki Hadimuljono menekan tombol sirine sebagai simbol dimulai nya pengerjaan tol Probolinggo-Banyuwangi di Kabupaten Probolinggo, Senin (6/2/2023). (Sumber: Kompas.tv/Ant)

PROBOLINGGO, KOMPAS.TV - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, pembangunan ruas Tol Probolinggo-Banyuwangi sebagai ruas pamungkas atau ruas penutup Tol Trans Jawa.

Pada Senin (6/2/2023) kemarin, Kementerian PUPR memulai pembangunan ruas Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I Probolinggo hingga Besuki sepanjang 49,68 km.

"Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dengan total panjang 175,40 km merupakan ruas pamungkas dari Jalan Tol Trans Jawa yang sebelumnya sudah tersambung dari Banten Provinsi Jawa Barat hingga Probolinggo Timur, Provinsi Jawa Timur,” kata Basuki di Probolinggo, seperti dikutip dari Antara.

“Diharapkan dengan bertambahnya ruas tol tersebut semakin melancarkan distribusi orang, barang, dan jasa mulai dari Banten hingga Banyuwangi, serta akan menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Kraton Yogyakarta Tolak Jual Tanah untuk Jalan Tol, DPRD DIY: Pusat Tak Perlu Keluar Uang Besar

Basuki menyampaikan, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Probolinggo-Banyuwangi sebenarnya sudah dilakukan antara pihaknya dengan PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB) sejak 2017. Namun pembangunan baru bisa terealisasi sekarang.

"Ini bagian akhir Tol Trans Jawa yang tersambung dari ujung Barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Probolinggo-Banyuwangi sudah dilaksanakan sejak 2017 lalu. Hari ini kita mulai kembali untuk yang sudah siap secara teknis dengan nilai investasi sebesar Rp10,7triliun, yakni ruas Probolinggo-Besuki," tutur Basuki.

 

Dia juga berpesan kepada kontraktor dan konsultan pengawas untuk memperhatikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan. Serta, aga  kontraktor pelaksana yang melakukan pembangunan untuk memaksimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai arahan Presiden.

"Semua itu bergantung sejak awal perencanaan. Untuk itu saya minta para konsultan untuk tidak main-main dengan mutu hasil pekerjaan. Para konsultan yang sudah dipercaya mengawasi pekerjaan harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," ujar Basuki.

Baca Juga: Saat Ketua MPR Ingin Semua Motor Bisa Masuk Jalan Tol: karena Jumlahnya Lebih Banyak dari Mobil

"Gunakan produk dalam negeri untuk TKDN kita, dilarang impor, produk-produk infrastruktur dalam negeri harus dimanfaatkan. Dengan terus dibeli, seperti lead rubber bearing, maka produk-produk tersebut akan semakin berkembang," ujarnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara


TERBARU