Sri Mulyani Sebut APBN Jadi Alat Turunkan Kemiskinan, Targetnya 8,5 Persen di 2023

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi alat untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia pada 2023. Salah satunya dengan perbaikan data yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui Regsosek (Registrasi Sosial dan Ekonomi).

“Upaya kita mengidentifikasi masyarakat miskin melalui survei Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) sehingga semua instrumen APBN kita bisa jauh lebih fokus kepada kelompok miskin,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Kamis (29/9/2022).

Ia menjelaskan, perbaikan data ini akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial maupun dana desa dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik kepada masyarakat secara lebih akurat.

Penurunan angka kemiskinan ini juga menjadi tanggung jawab dan target dari seluruh kementerian, lembaga, dan daerah.

“Kalau kita punya langkah yang sama kita berharap ini bisa menurunkan secara jauh lebih sistematik dan akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga: Tarif Ojol Naik, Indef: Tenaga Kerja Bisa Turun dan Penduduk Miskin Bertambah 0,14 Persen

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan, target kemiskinan dalam indikator pembangunan tahun 2023 mencapai sekitar 7,5 persen sampai 8,5 persen.

Ia yakin target tersebut akan tercapai selama didukung oleh kebijakan-kebijakan yang kuat, termasuk perlindungan sosial seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial.

Namun, Febrio menyebut komitmen menekan angka kemiskinan bukan hanya upaya dalam jangka pendek. Melainkan jangka panjang karena pemerintah harus mempertebal daya tahan masyarakat.

“Ini tentu membutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang sangat erat, mulai dari pusat sampai daerah,” ucapnya.

Sebagai informasi,  Bank Dunia (World Bank) baru saja memperbarui hitungan paritas daya beli (purchasing power parities/PPP) untuk menentukan garis kemiskinan Internasional pada musim gugur 2022.

Baca Juga: Indef: BBM Naik Bikin Tingkat Kemiskinan Lebih Tinggi Dibanding Saat Pandemi

Seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya, perubahaan garis kemiskinan tersebut mengakibatkan sebanyak 13 juta orang kelas menengah bawah di Indonesia menjadi jatuh miskin. 

Hal itu berdarkan laporan Bank Dunia bertajuk 'East Asia and The Pacific Economic Update October 2022: Reforms for Recovery'. Basis perhitungan baru itu berdasarkan PPP 2017. Sementara basis perhitungan yang lama adalah PPP 2011.

Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Antara