Sambut Keputusan Pembukaa Ekspor CPO, Gubernur Riau Dorong Kemitraan Kelompok Tani
Kebijakan | 20 Mei 2022, 10:44 WIBPEKANBARU, KOMPAS.TV – Gubernur Riau Syamsuar mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan regulasi terkait tata cara kemitraan bagi pekebun. Hal ini menyusul keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Dengan keputusan itu, Tandan Buah Segar (TBS) sawit dinilai bisa kembali naik dan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, menurut Syamsuar, kejadian ini merupakan kesempatan bersama untuk bisa membenahi terkait penguatan kelembagaan pekebun, kemitraan/kerjasama khususnya bagi swadaya atau non-mitra Pabrik Kelapa Sawit.
“Kita menyambut baik keputusan Presiden. Maka selanjutnya pemerintah kabupaten/kota juga perlu didorong untuk menerbitkan regulasi terkait tata cara kemitraan bagi pekebun sesuai yang diatur dalam Pergub Nomor 77 tahun 2020 dan Permentan Nomor 01 tahun 2018,” ujarnya dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat (20/5/2022).
Semua pemangku kepentingan, lanjutnya, baik pemerintah kabupaten/kota, asosiasi petani sawit, dunia usaha, harus sama-sama mendorong para pekebun sawit non-mitra di daerah agar mau berlembaga dan membentuk kelompok tani yang bisa dimitrakan dengan PKS.
Baca Juga: Ekspor CPO Dibuka Lagi, GAPKI: Eropa, India, Pakistan Ucapkan Terimakasih
Substansi Pergub Nomor 77/2020 adalah memberi kepastian pasar bagi pekebun dalam memasarkan TBS-nya melalui kemitraan, juga memberi kepastian bahan baku bagi PKS dalam pemenuhan produksi CPO sesuai kapasitas yang terpasang.
"Sudah terbukti bahwa pekebun yang bermitra sesuai regulasi tidak terdampak penurunan harga akibat pelarangan ekspor," ungkapnya.
Diketahui, Syamsuar sebelumnya telah menyampaikan usulan ke Presiden berkenaan pembukaan keran ekspor CPO. Pasalnya, banyak keluhan dari asosiasi sawit ada PKS yang tidak membeli TBS karena tangki penampungan CPO telah penuh akibat tidak ada ekspor CPO.
Ia bahkan juga telah bertolak ke Jakarta menemui menteri-menteri terkait untuk memperjuangkan nasib petani sawit dan mempertimbangkan larangan ekspor CPO tersebut.
Penulis : Fransisca Natalia Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV/Antara