Chatib Basri: BLT Minyak Goreng Lebih Tepat Dibanding Penetapan HET

JAKARTA, KOMPAS.TV - Banyak pihak yang mengkritik program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang diluncurkan pemerintah. Bahkan ada pihak yang menyebutnya sebagai kebijakan malas. Namun, ekonom senior Chatib Basri menilai program BLT sudah tepat.

Lantaran ditargetkan untuk masyarakat miskin yang masuk dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan PKL yang berjualan gorengan.

“Jadi langkah pemerintah sudah benar, harga mengikuti pasar dan kemudian memberikan BLT,” kata Chatib, Senin (4/4/2022), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, uang sebesar Rp6,9 T yang dikeluarkan untuk BLT minyak goreng akan dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, yang berupa penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Juga: Pemerintah Salurkan BLT Minyak Goreng, Pengamat: Saya Bilang BLT Tidak Mendidik

Kebijakan itu membuat pemerintah harus mengganti selisih harga beli dengan harga jual kepada para produsen minyak goreng.

Sementara minyak goreng yang dijual dengan harga HET atau yang sudah disubsidi, dibeli oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk golongan menengah ke atas.

"Kebijakan pemberian subsidi melalui penetapan HET pada minyak goreng beberapa waktu lalu justru kurang tepat karena seluruh kalangan masyarakat dapat menikmati sehingga minyak goreng menjadi langka," ujar Chatib.

Ia menyampaikan, pemerintah sudah melakukan dua upaya untuk menangani naiknya harga minyak goreng. Pertama, dengan menyubsidi harganya melalui HET atau price control.

Lalu kebijakan lainnya melepas harga sesuai mekanisme pasar. Namun diberikan subsidi khusus masyarakat miskin.

Penulis : Dina Karina Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara