Gubernur Kaltim: Jual Beli Tanah Di IKN Dilarang Karena Milik Negara
Ekonomi dan bisnis | 21 Januari 2022, 10:06 WIBSAMARINDA, KOMPAS.TV- Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan, tidak ada praktik jual beli di lahan yang menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Lantaran lahan tersebut adalah milik negara yang berstatus tanah hutan produksi.
Namun untuk wilayah di luar IKN, diakuinya memang ada jual beli tanah.
"Tapi kalau jual beli tanah di sekitar atau di luar lokasi pembangunan IKN mungkin saja ada, dan itu bagus. Artinya, masyarakat mendapatkan manfaat," kata Isran Noor dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (21/1/2922).
"Terkait harga tanah yang melonjak sampai 10 kali lipat, saya masih tidak percaya dan kemungkinan itu hanya isu dan permainan spekulan tanah," tambahnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Soal Jabatan Kepala Otorita IKN: Saya Tidak Mau Berandai-andai
Ia menyampaikan, tanah milik negara tidak bisa digunakan makelar untuk berspekulasi. Kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, akan ditata kembali oleh pemerintah. Supaya pemukiman di sekitar ibu kota bisa lebih bagus.
Menurut Isran, jual beli tanah di luar wilayah IKN bisa mengikuti harga pasaran.
"Tidak ada masalah, itu urusan lain, dan itu berlaku hukum pasar, supply dan demand. Jadi kalau pemilik lahan mau bermain dengan para investor, tidak masalah. Kan ada hitung-hitungannya," tutur Isran.
Di areal lahan rencana pembangunan IKN, terutama di kawasan inti IKN merupakan lahan milik negara dalam bentuk hutan tanaman industri yang diminta kembali pemerintah sebagai rencana awal untuk pembangunan IKN.
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Pembangunan IKN Baru Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat
Penulis : Dina Karina Editor : Iman-Firdaus
Sumber :