> >

Satgas Berikan Aset Sitaan BLBI Senilai Rp500 Miliar ke 7 Kementerian/Lembaga dan Pemkot Bogor

Ekonomi dan bisnis | 25 November 2021, 11:34 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban ketika pemasangan plang penguasaan fisik aset milik salah satu obligor BLBI di daerah Lippo Mall Karawaci, Tengerang, Jumat (27/8/2021). (Sumber: Youtube Kementerian Keuangan)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Satgas BLBI menyerahkan sejumlah aset hasil sitaan dari obligor dan debitur BLBI kepada 7 kementerian/lembaga serta Pemkot Bogor. Dengan penyerahan aset ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut aset BLBI yang berhasil dikuasai nilainya lebih dari Rp500 miliar.

"Hak tagih negara dari obligor dan debitur itu sebesar Rp110,45 triliun. Jadi kalau sekarang sudah terkumpul Rp500 miliar, masih jauh banget, masih banyak yang harus dilakukan," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian Keuangan, Kamis (25/11/2021).

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset BLBI yang sudah disita. Jangan sampai lahan yang diambil negara kemudian menjadi lahan terlantar dan diserobot boleh mafia tanah.

"Makanya tadi saya minta ke DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) asetnya mau diapain.  Harusnya bisa menciptakan dampak ekonomi dan kesempatan kerja ke masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Ini Sederet Keunggulan DME yang Akan Gantikan LPG

Ia menambahkan, setelah mendapatkan aset dari BLBI, 7 kementerian/lembaga dan pemkot Bogor semakin maksimal melayani masyarakat. Sri Mulyani menyebut Wali Kota Bogor Bina Arya akan menggunakan lahan seluas 103.290 meter persegi senilai 345,7 miliar sebagai ibu kota Bogor yang baru.

"Pak Bima juga harus menyiapkan anggarannya membangun ibu kota baru ini. Dan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, diharapkan ibu kota baru Bogor bisa menciptakan kegiatan ekonomi untuk memulihkan dari pandemi," ucap Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan mendapat lahan seluas 2.567 meter persegi yang tersebar di Batam, Semarang, Makassar, dan Samarinda senilai total Rp112 miliar. Sri Mulyani menyampaikan, sebagian lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai kantor pajak.

"Selama ini banyak kantor pajak yang menyewa ruko. Padahal tugasnya sangat penting untuk mengumpulkan kekayaan negara," tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Ternyata China Sempat Remehkan Indonesia, Sekarang Getol Investasi

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :


TERBARU