Nasabah Korban Gagal Bayar AJB Bumiputera Somasi Ketua OJK
Ekonomi dan bisnis | 10 November 2021, 14:09 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Nasabah korban gagal bayar asuransi Bumiputera yang juga menamakan diri mereka Tim Biru, melakukan aksi damai di kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).
Mereka juga menyampaikan somasi massal ke Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, setelah mengirimkan somasi kepada manajemen AJB Bumiputera.
Perwakilan nasabah Rudhi Mukhtar mengatakan, Tim Biru meminta OJK dalam waktu 14 hari kerja melakukan beberapa tindakan. Yaitu, menjamin kepastian dan percepatan proses penyelesaian/pembayaran klaim asuransi Tim Biru baik dari sisi waktu, cara penyelesaian maupun transparansi proses penyelesaian, termasuk tidak terbatas memberikan izin PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
Baca Juga: Asyik Nih, Beli Tiket KRL Bisa Sekalian Pesen Gojek Mulai 2022
"Selain itu, menindaklanjuti permohonan pencairan kelebihan dana jaminan AJB Bumiputera untuk pembayaran klaim asuransi kami, memerintahkan dan mengawasi AJB Bumiputera segera menindaklanjuti pencairan uang reasuransi dari masing-masing polis asuransi kami," kata Rudhi seperti dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (10/11/2021).
Koordinator Tim Biru Fien Mangiri menyampaikan, Tim Biru telah berupaya menuntut pembayaran klaim polis asuransi sejak 2017. Diantaranya dengan mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Juni 2020; menggelar aksi damai di depan Kantor Pusat Bumiputera Jakarta pada Oktober dan Desember 2020;
Melakukan aksi damai di kantor OJK pada Februari 202; rapat bersama OJK untuk upaya pembentukan Badan Perwakilan Anggota (BPA) pada Maret 2021.
Baca Juga: Ini Beda Dompet Digital OVO dengan OVO Finance yang Izinnya Dicabut OJK
Namun, hingga hari ini proses pembentukan BPA tak kunjung selesai. Lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan Penetapan Panitia Pemilih BPA pada 1 September 2021.
"Yang terbaru kami juga melakukan audiensi secara daring dengan Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI di tengah masih berlarut-larutnya proses pembentukan Panitia BPA," ucap Fien.
Penulis : Dina Karina Editor : Purwanto
Sumber :