Pemerintah Pakai Rp4,3 Triliun Uang APBN untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo sudah memutuskan akan membantu pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menggunakan uang negara. Jumlahnya mencapai Rp4,3 triliun. Dana itu akan digunakan untuk base equity capital atau setoran modal awal proyek tersebut.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menjelaskan, tadinya modal awal itu menjadi kewajiban 4 BUMN anggota konsorsium proyek KCJB. Namun, mereka sedang kesulitan keuangan sehingga dibantu menggunakan uang rakyat.

Rinciannya, PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp3,1 triliun.

Bahkan PTPN VIII awalnya menawarkan lahan mereka di daerah Walini Kabupaten Bandung Barat sebagai setoran modal awal. Namun hal itu tidak disetujui oleh konsorsium.

Baca Juga: Bukan Cuma Indonesia, Ini Daftar Proyek Kereta Cepat Negara Lain yang Biayanya Bengkak

“Sehingga PMN Rp 4,3 triliun ini yang diperlukan untuk base equity capital,” kata Didiek dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (19/10/2021).

Dana itu akan diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBN tahun 2021. Kemudian disalurkan lewat penyertaan modal negara ke KAI. BUMN kereta itu kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan WIKA.

Mengapa modal awal proyek harus segera disetorkan? Karena jika terlambat, kerja sama dengan China dalam pembangunan KCJB bisa batal. China adalah partner Indonesia dalam mengerjakan proyek tersebut.

Walaupun biaya pembangunan yang bengkak, Didiek mengaku grand design proyek KCJB tidak ada perubahan. Proyek kereta cepat Kereta Jakarta-Bandung tetap membentang sepanjang 142,3 kilometer.

Baca Juga: Faisal Basri: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sampai Kiamat Tidak Balik Modal

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kontan.co.id