Sri Mulyani Butuh Rp700 Triliun Agar Defisit APBN 2023 di Bawah 3 Persen

JAKARTA, KOMPAS.TV- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan hingga Rp700 triliun pada 2023.

Dana sebesar itu diperlukan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pada tahun 2023 itu kita membutuhkan sekitar Rp600 sampai Rp700 triliun. Tanpa ada kenaikan sumber penerimaan negara khususnya pajak. itu sangat sulit target defisit tersebut dicapai,” kata Tauhid seperti dikutip dari Antara, Kamis (7/10/2021).

Tauhid menilai, target defisit di bawah 3 persen dari PDB pada 2023 sulit dicapai. Lantaran penerimaan negara belum sepenuhnya pulih akibat pandemi.

Baca Juga: PNS Tidak Disiplin, Tunjangan Kinerja Bisa Dipotong Sampai Setahun

Namun untuk mengupayakannya, pemerintah harus memulihkan industri manufaktur dan perdagangan. Kedua sektor itu adalah penyumbang pajak yang cukup besar.

Pemerintah juga harus meningkatkan daya beli masyarakat, agar pemerintah mendapat tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbasis pada konsumsi masyarakat.

“Ini yang saya kira punya peluang potensi melebar defisitnya. Kecuali benar-benar bahwa mau tidak mau belanja untuk pemulihan ekonomi akhirnya dikurangi secara drastis,” ujar Tauhid.

Jika pemerintah tidak bisa menggenjot pemasukan tambahan sebesar Rp600 sampai Rp700 triliun, defisit APBN berpotensi lebih lebar dari 3 persen dari PDB pada 2023 mendatang.

“Apa yang sudah terjadi sekarang terutama di kinerja penerimaan negara maupun perpajakan, kami melihat punya potensi target defisit tersebut bisa melebar di atas tiga persen dari PDB,” tuturnya.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber :