Anggota DPR Minta Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diaudit, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diaudit. Lantaran proyek tersebut biayanya membengkak.

Menurut Herman, hingga saat ini belum ada pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek tersebut. Sehingga perlu ada audit BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jika nantinya pemerintah dan DPR memutuskan memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN), perlu landasan hukum yang kuat.

"Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara, Senin (27/9/2021).

Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp27 Triliun, Ini Penyebabnya

Audit dari BPK dan BPKP juga diperlukan agar proyek itu tidak membebani keuangan negara. Di sisi lain, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.

"Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT Kereta Api Indoneisa (KAI) Salusra Wijaya mengungkapkan, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dollar AS atau Rp27 triliun rupiah (kurs Rp14.300).

Sehingga, dana yang diperlukan meningkat, dari 6,07 miliar dollar AS  atau Rp85 triliun menjadi 7,97 miliar dollar AS atau Rp113 triliun.

Kebutuhan penambahan biaya proyek paling banyak terjadi pada biaya konstruksi sekitar 600 juta dollar AS hingga 1,25 miliar dollar AS dan pembebasan lahan sebesar 300 juta dollar AS.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Antara