Ini Strategi KCIC Tekan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Ekonomi dan bisnis | 3 September 2021, 18:08 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tengah berupaya menekan pembengkakan biaya pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya mengungkapkan, dalam jangka pendek, perusahaan akan mempercepat pengerjaan tunnel, bridge, sub-grade, dan stasiun.
Sementara untuk rencana jangka panjang, KCIC akan mempersiapkan readiness to operation & maintenance. KCIC akan mengutamakan mayoritas pegawai PT KAI yang berpengalaman untuk mengisi pekerjaan operasional dan perawatan.
KCIC juga akan menggelar pelatihan secara daring, sehingga bisa menghemat biaya pelatihan dan OM readiness lainnya. Perusahaan juga tengah menegosiasikan pendanaan proyek dengan pihak pemberi pinjaman dan kontraktor.
"Kami juga telah melakukan value engineering di beberapa pekerjaan konstruksi yang masih berjalan serta menunda pembangunan TOD Walini," kata Mirza dalam keterangan resminya, Jumat (03/09/2021).
Mirza menambahkan, KCIC sedang menyiapkan transisi dari project company menjadi railway company.
Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp27 Triliun, Ini Penyebabnya
Sebelumnya, Direktur Keuangan KAI Salusra Wijaya menyatakan, biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak 1,9 miliar dolar AS atau Rp27 triliun rupiah (kurs Rp14.300). Sehingga, dana yang diperlukan meningkat, dari 6,07 miliar dolar AS atau Rp85 triliun menjadi 7,97 miliar dolar AS atau Rp113 triliun.
Kebutuhan penambahan biaya proyek paling banyak terjadi pada biaya konstruksi sekitar 600 juta dolar AS hingga 1,25 miliar dolar AS dan pembebasan lahan sebesar 300 juta dolar AS.
"Ini memang tough sekali, karena jalurnya banyak dan luas. Masalah lahan juga melewati daerah komersial, bahkan ada kawasan industri yang direlokasi dan ini costly sekali untuk penggantiannya," kata Salusra dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021).
Untuk menutupi kebutuhan biaya proyek, Kementerian BUMN telah mengajukan penambahan penyertaan modal negara (PMN) di tahun 2021 dan 2022 kepada Kementerian Keuangan.
Di tahun ini, KCIC mendapatkan alokasi senilai Rp5 triliun, namun dana tersebut masih belum cair.
Penulis : Dina Karina Editor : Vyara-Lestari
Sumber :