Biaya Pasang Listrik hingga LNG Impor Kini Bebas PPN
Kebijakan | 3 September 2021, 11:44 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah memasukkan biaya pemasangan listrik sebagai barang yang penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah juga memasukkan liquefied natural gas (LNG) sebagai barang impor yang dibebaskan dari PPN.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, ada sejumlah subjek lain yang juga menerima fasilitas pembebasan PPN. Yaitu Kontraktor Engineering, Procurement and Construction (EPC) yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi.
"Kontraktor EPC mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas," kata Neilmadrin dalam siaran pers yang diterima Kompas TV, dikutip Jumat (03/09/2021).
Namun, bebas PPN untuk kontraktor EPC tidak termasuk termasuk suku cadang yang digunakan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam proses menghasilkan BKP.
Baca Juga: Kebijakan Baru, Ditjen Pajak Terangkan Perubahan Tarif PPN Sekolah, Sembako Hingga Barang Mewah
Ditjen Pajak juga memperluas definisi mesin dan peralatan pabrik yang menerima pembebasan PPN. Termasuk unit pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi dari industri luar pengolahan yang memiliki izin usaha penyediaan listrik.
"Menambahkan ketentuan bahwa biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik termasuk dalam pengertian listrik yang dibebaskan dari pengenaan PPN," ujar Neilmadrin.
Selain mengatur kembali subjek dan objek yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, ketentuan baru ini juga mengatur tata cara pemberian fasilitas bebas PPN serta pembayaran PPN BKP strategis tertentu.
"Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam berusaha dan memberikan kepastian hukum,” ucapnya.
Berikut adalah rincian tata cara pemberian bebas PPN:
Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti
Sumber :