Wapres: 40 Persen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dilaokasikan untuk UMKM
Kebijakan | 18 Juni 2021, 17:35 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya adalah melalui kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal itu disampaikan saat memberi sambutan pada acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), secara daring dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/6/2021).
“Komitmen pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk lokal UMKM telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, yaitu dengan adanya kewajiban alokasi 40 persen bagi UMKM, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Wapres.
Melalui Perpres ini, UMKM memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dan lebih luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pengawasan atas realisasi atau pelaksanaannya juga harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat,” tegas Wapres.
Baca juga: Wakil Kadin Tekankan Investasi di Daerah Harus Ikut Dorong UMKM Naik Kelas
Selain itu, ungkap Wapres, melalui Gernas BBI pemerintah juga terus menekankan pentingnya dan mendorong penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Gernas BBI karena pemerintah sangat serius, tidak saja dalam mendorong pertumbuhan tapi juga kemandirian ekonomi nasional,” ujar Wapres.
Melalui Gernas BBI, imbuh Wapres, pemerintah juga mendorong UMKM untuk masuk ke dalam pasar digital.
Tahun 2020 lalu, Gernas BBI telah berhasil mengikutsertakan 3,7 juta pelaku UMKM bergabung dengan platform online untuk memasarkan produknya.
“Pemasaran produk UMKM secara online diharapkan mampu menciptakan multiplier effects yang memberikan manfaat lebih besar dan lebih luas bagi para pelaku UMKM sehingga mampu menyumbang pada peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional,” ujarnya.
Baca juga: 2 Kunci UMKM di Yogyakarta Bisa Naik Kelas
Tak hanya mendorong para pelaku UMKM untuk Go Digital, Gernas BBI juga diarahkan untuk mempersiapkan transformasi ekonomi menuju digitalisasi.
Oleh sebab itu, Wapres menekankan bahwa penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi menjadi hal paling mendasar dan mutlak yang harus dipenuhi.
Penulis : Baitur Rohman Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV