Hary Tanoe Berniat Bangun Sirkuit MotoGP di Lido, Kawasan Pariwisata Ini Diam-Diam Penuh Kontroversi

BOGOR, KOMPAS.TV - Hary Tanoesoedibjo mengatakan ingin mendirikan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Lido, Jawa Barat. Namun kawasan pariwisata bernama MNC Lido City ini menyimpan sejumlah kontroversi.

"Ya, saya akan berencana pindah ke sana, saya ingin. Jika selesai saya akan pindah ke sana, kami berencana memiliki sirkuit Moto GP," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoe, Selasa (2/3/2021).

Hary Tanoe berencana mendirikan sirkuit MotoGP demi memanfaatkan potensi besar pariwisata dari ajang ini. Ia melihat contoh dari sirkuit di Malaysia.

Baca Juga: Setahun Pandemi Corona: Apa Kabar 'Penemuan Kesehatan' yang Diklaim Ampuh Membasmi Covid-19?

"Anda tahu orang Indonesia suka balap motor lho, 50 ribu orang mengunjungi Sepang Malaysia, sekitar 50% dari Indonesia, saya percaya, mereka terbang ke sana, nonton, dan pulang," ujar Harry Tanoe.

Untuk ini, Hary akan mengajak para investor untuk mendanai pembangunan sirkuit MotoGP ini.

"Jadi kami berencana untuk memiliki sirkuit MotoGP. Jadi kami berbicara dengan investor agar mereka berinvestasi di sana," beber Hary.

Sebelumnya, ABC Australia mencatat, Hary Tanoe awalnya akan mendirikan sirkuit Formula 1 di lahan seluas 3.000 hektare di Lido. Selain itu, resort ini akan memiliki taman main bertema serta kereta gantung.

Proyek ini berjalan atas kerja sama Hary Tanoe dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Hubungan kami dengan MNC hanya terdiri dari perjanjian lisensi dan manajemen saja, kami bukan pengembangnya," tulis sebuah pernyataan resmi Organisasi Trump, dikutip dari Washington Post.

Trump menandatangani perjanjian pembangunan Menara Lido pada 2015 seminggu setelah bertemu dengan politisi Gerindra Fadli Zon dan terpidana koruptor Setya Novanto. Ada dugaan Zon dan Novanto bertemu untuk membicarakan pembangunan tol menuju Lido.

Peneliti di Human Rights Watch Andreas Harsono mengatakan, pertemuan Zon dan Novanto pada 2015 itu sebagai pelanggaran etis.

"Tidak pantas bagi setiap pelaku usaha untuk meminta Pemerintah membayar akses jalan tol ke properti mereka," kata Harsono, dikutip dari abc.net.au.

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV