Airlangga: Anggaran Vaksin Diperkirakan Menyundul Rp 73 T
Ekonomi dan bisnis | 24 Desember 2020, 19:32 WIBJAKARTA, KOMPASTV. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pengadaan hingga distribusi vaksin di dalam negeri di kisaran Rp 63 triliun hingga Rp 73 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah tersebut di luar anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 169,7 triliun pada tahun 2021.
Anggaran ini diperlukan untuk pengadaan vaksin dari berbagai produsen di dunia. Vaksin dari Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis yang telah tiba pada awal Desember lalu, akan didistribusikan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization.
Baca Juga: Ekonom: Bukan Vaksin, Pemulihan Ekonomi Butuh Pandemi Terkendali
"Sekarang pemerintah sedang menyiapkan detilnya sambil menunggu izin yang diberikan BPOM, untuk emergency use authorization," ujar Airlangga.
Saat ini, BPOM masih menunggu hasil penelitian yang dilakukan oleh Brazil, yang sekaligus akan melengkapi data chemical trial pertama dan kedua dari Sinovac.
Januari 2021 sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac akan kembali tiba di Indonesia. Kemudian, ada pula vaksin dalam bentuk bahan baku yang bakal diproduksi di dalam negeri sebanyak 15 juta dosis. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini pemerintah telah mengantongi dana untuk cadangan vaksin sebesar Rp 18 triliun.
Sementara di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari anggaran untuk kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, namun Rp 36,4 triliun tidak terserap. Jumlah tersebut nantinya akan digunakan untuk vaksinasi.
Sehingga secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk vaksinasi tahun depan sebesar Rp 54,4 triliun. "Itu yang akan kita cadangkan untuk vaksinasi tahun depan," jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga masih memiliki cadangan anggaran dari setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Sebab, Presiden menginstruksikan agar setiap K/L memprioritaskan anggaran mereka untuk pelaksanaan Covid-19 dan dialihkan untuk anggaran vaksin.
"Namun dalam pelaksanaannya akan sangat hati-hati karena kita tidak ingin K/L mengalami disrupsi atau gangguan dalam belanja,” tutur Sri Mulyani.
Gangguan belanja kementerian dipastikan mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi. Sebab, jika melihat perkembangan ekonomi saat ini, ketergantungan terhadap belanja pemerintah masih sangat tinggi
Penulis : Dyah-Megasari
Sumber : Kompas TV