Konferensi Ke-15 UNCTAD Hasilkan Bridgetown Covenant
Advertorial | 9 Oktober 2021, 10:32 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV – Dorongan pemenuhan kebutuhan terhadap perdagangan dan pembangunan yang lebih inklusif disuarakan berbagai negara berkembang dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-15 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) yang telah ditutup pada tanggal 7 Oktober 2021.
Hasil KTM kali ini yaitu Bridgetown Covenant, yang setelah melalui proses negosiasi yang panjang akhirnya secara resmi disepakati oleh negara-negara anggota (7/10/2021). Bridgetown Covenant memberikan UNCTAD mandat empat tahun ke depan untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja guna membantu negara-negara anggotanya.
Berbagai pandangan dan kepentingan Indonesia telah terefleksikan dalam Bridgetown Covenant antara lain penekanan pentingnya upaya bersama dalam pemulihan dampak Covid-19, pencapaian pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengatasi hambatan perdagangan, pencapaian tujuan iklim dan lingkungan di Agenda 2030, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan digitalisasi.
Tak hanya itu, KTM ke-15 juga menghasilkan deklarasi politik yang dibacakan oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Barbados, Sandra Husbands. Deklarasi politik, the Spirit of Speightstown, tidak dihasilkan melalui proses negosiasi, melainkan difasilitasi oleh Presiden KTM. Walaupun bukan merupakan mandat bagi UNCTAD, namun demikian kita dapat menggunakannya untuk menelaah aspirasi berbagai negara berkembang.
Baca Juga: Debat Umum KTM ke-15 UNCTAD: Wamenlu Ungkap 3 Elemen Utama untuk Mengatasi Dampak Covid-19
“The Spirit of Speightstown menyatakan visi kami untuk mencapai transformasi yang diperlukan dalam membangun ketahanan, dan mencapai agenda pembangunan berkelanjutan yang kami dambakan,” kata Husbands dalam Closing Plenary and Ceremony UNCTAD15.
“Efek gabungan dari pandemi dan krisis iklim menghadirkan krisis global. Ini membutuhkan pemahaman, kompromi, dan kerja sama di semua tingkatan,” lanjutnya.
UNCTAD sebagai badan PBB dalam hal perdagangan dan pembangunan, memiliki peran untuk merumuskan rekomendasi kebijakan global yang lebih inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.
“UNCTAD memiliki peran besar dalam mendorong tindakan antar pemerintah yang diperlukan untuk menghasilkan momentum menuju dunia yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan sejahtera,” sambung Husbands.
Karena itu, konferensi empat tahunan ini digelar untuk mendorong tindakan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan global yang dihadapi negara berkembang, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan gender; konflik dan perubahan iklim; degradasi lingkungan dan bencana alam; ketidakpercayaan dan perpecahan; serta pandemi Covid-19.
Penulis : Elva-Rini
Sumber : Kompas TV