PT SMI Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pinjaman PEN Daerah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah upaya dilakukan pemerintah dalam menyelamatkan roda perekonomian Indonesia agar terhindar dari jurang resesi akibat dampak pandemi Covid-19.

Langkah penting yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengucurkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp695,2 triliun ke berbagai sektor.

Selain itu sebagai stimulus pergerakan roda ekonomi di daerah, pemerintah menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) dapat mengoptimalkan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Daerah (PEN Daerah) tahun 2020 yang telah disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp15 triliun dari APBN dan Rp5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), diberi mandat oleh Pemerintah untuk menyalurkan dana pinjaman PEN Daerah ke Pemda yang mengajukan usulan pinjaman PEN Daerah melalui Kemenkeu.

Kepercayaan pemerintah kepada PT SMI dilatarbelakangi oleh keberhasilan PT SMI selama ini dalam menyalurkan pinjaman reguler ke beberapa pemda.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menegaskan agar penggunaan dana PEN harus dilakukan dengan ekstra hati-hati, transparan, dan akuntabel guna menghindari terjadinya risiko hukum seperti konflik kepentingan.

Karena itu, PT SMI bersama Kompas TV menyelenggarakan webinar bertajuk "Pencegahan Korupsi dan Pengawasan dalam Pelaksanaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional PT SMI kepada Pemerintah Daerah", Selasa (1/12/2020), dalam rangka menjaga kepercayaan publik atas proses penyaluran dana PEN Daerah yang transparan dan akuntabel.

PT SMI, dalam kegiatan ini, mengundang para narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Kemenkeu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Pemda Provinsi Jawa Barat, untuk berdiskusi mengenai proses peminjaman dan penyaluran dana PEN Daerah serta upaya-upaya mencegah dan mengawasi penyelewengan pinjaman PEN Daerah.

Pengawasan Pinjaman PEN Daerah oleh Berbagai Pihak

Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT SMI, mengakui adanya tantangan dalam memastikan penyaluran dana pinjaman PEN Daerah agar dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Namun, Edwin memastikan bahwa upaya pengawasan program pinjaman PEN Daerah tidak dilakukan hanya oleh PT SMI dalam pelaksanaannya, tetapi juga melibatkan pengawasan dari berbagai pihak, salah satunya pengawasan yang dilakukan oleh Kemendagri.

M. Ardian Noervianto, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagi yang menjadi narasumber dalam webinar, menegaskan bahwa dana pinjaman PEN Daerah tidak dapat digunakan untuk program bersifat hibah dan bantuan sosial (bansos).

“Teman-teman SMI ini kan juga memberikan semacam rambu-rambu kepada Pemda, program kegiatan apa yang bisa didanai dari pinjaman PEN Daerah. Jadi, PT SMI tidak akan pernah bisa membiayai program-program yang sifatnya seperti hibah atau bansos,” tegas Ardian.

Ia kembali mengatakan, “Tidak dibuka ruang untuk pendanaan PEN yang membiayai hibah bansos. Cukup clear di situ penggunaan PEN sangat jauh dari aroma fraud dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanggal 9 Desember 2020.”

Sementara itu, Edwin menambahkan bahwa dana pinjaman PEN Daerah harus dikembalikan ke tujuan pemberian pinjaman, yaitu peningkatan kualitas infrastruktur melalui belanja daerah.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah menyediakan dana PEN Daerah sebagai respon untuk menggerakkan roda perekonomian daerah yang terpaksa melakukan realokasi dan refocusing anggaran akibat APBD-nya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Edwin juga menegaskan bahwa sejumlah pihak yang berwenang mengawasi pinjaman PEN Daerah, seperti KPK, Kejaksaan, Polri, BPK, BPKP, LKPP, dan instansi lainnya, akan selalu mengawasi proses dan pelaksanaan program pinjaman PEN Daerah, mulai dari proses persetujuan pemberian pinjaman hingga implementasi di lapangan program-program yang didanai dana tersebut.

Selain itu, masyarakat juga bisa ikut mengawasi program-program yang dijalankan oleh Pemda dengan menggunakan dana pinjaman PEN yang disalurkan oleh PT SMI.

Jika timbul kecurigaan tentang adanya potensi penyelewengan, masyarakat bisa melaporkannya ke intansi terkait, seperti KPK yang memiliki instrumen untuk pengawasan publik terkait hal itu.

Pinjaman PEN Daerah Sebagai Stimulus Pemulihan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Edwin Syahruzad juga berharap dana pinjaman PEN Daerah yang disalurkan oleh PT SMI dapat menjadi stimulus untuk memulihkan perekonomian daerah.

“Oleh karenanya, di dalam melaksanakan amanah tersebut dalam konteks belanja di daerah, ada persyaratan tertentu bagi Pemda yang mengajukan usulan pinjaman PEN daerah,” kata Edwin.

Pemerintah menerbitkan PP 43/2020 tentang perubahan atas PP 23/2020 tentang Pelaksanaan Program PEN Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Program PEN, Pemerintah dapat melakukan Investasi Pemerintah dalam bentuk Pinjaman PEN Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI.

Pinjaman PEN Daerah dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan, yang diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penulis : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV