Diseminasi di Hongkong, BNPT RI Ajak PMI-WNI Kuatkan Nilai Kebangsaan, Persatuan, dan Kesatuan

HONGKONG, KOMPAS.TV – Demi meningkatkan resiliensi terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaksanakan diseminasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hongkong pada Sabtu (9/3). 

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPT, Komjen Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Daniel, M.Si., mengatakan, penguatan konsep nilai kebangsaan dan persatuan sesama WNI di luar negeri dapat meningkatkan resiliensi WNI terutama PMI terhadap radikal-terorisme, termasuk di Hongkong.

"Perlu menguatkan konsep kebangsaan, persatuan dan kesatuan dan menjaga orang-orang terdekat agar tidak mudah terhasut oleh ajaran kebencian," kata Rycko.

Baca Juga: BNPT Gelar Forsitas di Makassar sebagai Bentuk Perhatian Negara kepada Penyintas Terorisme

Rycko mengingatkan, saat ini masih terdapat aktivitas kelompok penganut ideologi kekerasan terutama dalam hal penggalangan dana dan radikalisasi pada perempuan, anak dan remaja walaupun tidak terdapat aksi terbuka pada 2023 lalu. 

"Pada 2023, di Indonesia memang tidak terjadi serangan terorisme. Namun, masih terdapat sejumlah penangkapan pelaku terorisme, upaya penggalangan dana untuk operasional jaringan dan meningkatnya radikalisasi terhadap perempuan, anak dan remaja," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menambahkan sejumlah hasil penelitian terkait PMI dan jenis kasus yang pernah terjadi kepada PMI di Hongkong.

"Ada aktivitas di media sosial, pendanaan hingga berkomitmen untuk melakukan bom bunuh diri di Indonesia," jelasnya. 

Konsul Jenderal KJRI Hongkong, Yul Edison menyambut baik upaya BNPT melaksanakan program pencegahan terorisme sebagai upaya peningkatan resiliensi PMI di Hongkong terhadap radikal-terorisme. 

"Kami mendukung program pencegahan terorisme baik offline maupun hybrid, sebagai contoh pada kegiatan welcoming program kepada PMI yang baru datang ke Hongkong," katanya.

Yul Edison menyampaikan, mayoritas WNI yang merupakan PMI di Hong Kong jumlahnya mencapai ratusan ribu orang. Para pekerja migran selama ini telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah Hongkong karena bekerja dengan baik.

Baca Juga: Bangun Deteksi Dini Masyarakat Desa, BNPT Gandeng Kemendes PDTT Sukseskan Desa Siap Siaga

Sementara itu, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI, Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana menyampaikan pentingnya PMI sebagai penyumbang devisa kedua setelah migas untuk dapat berangkat secara prosedural. 

"PMI tidak boleh berangkat secara non-prosedural karena rawan menjadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang)," ungkapnya. 

Di akhir sesi pada kegiatan ini, dilakukan pemutaran film dengan judul “Pilihan” yang diprakarsai oleh Noor Huda Ismail (Ruang Migran) dan diproduseri Ani Ema Susanti.

Film tersebut menceritakan mengenai kisah persoalan perempuan pekerja migran dan jebakan terorisme di media sosial.