Satu Data untuk Kemajuan Pembangunan Transformasi Sistem Digital Indonesia

KOMPAS.TV – Saat peluncuran Portal Satu Data Indonesia pada 2022, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan adanya ketidakserasian data antar kementerian dan lembaga.

Ketidakserasian data tersebut diakui masih menjadi permasalahan berulang di Indonesia. Menteri PPN menilai permasalahan ini datang dari perbedaan tata kelola data yang dimiliki antar institusi sehingga menghasilkan data yang berbeda. 

Di sisi lain, masih banyak lembaga yang memiliki ego sektoral cukup besar dan posesif terhadap data masing-masing sehingga sulit untuk dibagikan satu sama lain.

"Dari segi teknis beragamnya cara atau metodologi yang digunakan sehingga menghasilkan data itu tidak berstandar dan akhirnya tidak bisa diperbandingkan," kata Menteri PPN.  

Baca Juga: Pemanfaatan PDN, Mengapa Penting | NGOPI

Tidak adanya standar menimbulkan berbagai risiko, salah satunya perbedaan hasil data bila diolah institusi berbeda, meskipun sumber datanya sama. Akibatnya, tidak diketahui mana data paling akurat sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan.

Padahal, Presiden Joko Widodo berulang kali mengingatkan betapa pentingnya data sebagai landasan pengambilan keputusan yang berkualitas. 

Data berintegritas tinggi sangat dibutuhkan dalam menghasilkan informasi pembangunan lebih akurat sehingga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan (evidence based policy). 

Dalam pelaksanaannya, pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi menemui beberapa tantangan, di antaranya tumpang tindih data, baik di tingkat pusat maupun daerah, akurasi data yang rendah, ketidakmutakhiran data, sulitnya akses data lintas instansi, serta pengelolaan data yang lemah.