Sempat Salah Interpretasi, Wacana Kontrol Rumah Ibadah BNPT Tetap Hadirkan Peran Penting Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV –  Wacana kontrol rumah ibadah yang diusulkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mulai menemukan muara titik terang.

Usulan tersebut semula sempat menuai kritik dari sejumlah lembaga termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) lantaran adanya salah interpretasi. 

Ketua Komisi Dakwah MUI, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D. mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan BNPT terkait usulan tersebut dan mendapat respons positif. 

"Saya sempat komunikasi dengan kepala BNPT Pak Rycko. yang dimaksud beliau itu bukan mau mengontrol masjid (rumah ibadah), tetapi beliau mengatakan kami tidak sanggup kalau masjid harus dikontrol BNPT yang hanya sedikit," kata Cholil dalam tayangan Metro TV. 

Baca Juga: Kepala BNPT RI Jelaskan Usulan Mekanisme Kontrol Rumah Ibadah, Harus Melibatkan Masyarakat Sekitar

Cholil juga menyatakan Kepala BNPT setuju dengan pandangan MUI yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mengontrol rumah ibadah. 

"Saya sampaikan pemerintah tidak bisa dan tidak boleh untuk mengontrol rumah ibadah, beliau setuju dengan pendapat saya sebagaimana dengan sanggahan MUI kepada berita yang ada," ujar Cholil. 

Terkait ramainya pemberitaan yang juga mengundang kritik, hal tersebut dinilai terjadi lantaran salah interpretasi. 

"Jadi, katanya ada salah kutip dari beliau ke saya," ujarnya. 

Cholil menyebut, MUI dan BNPT sepakat bahwa hubungan negara dan agama itu adalah hubungan kemitraan.