Menparekraf RI: Dunia Harus Berinvestasi dalam Bidang Literasi Digital dan Finansial

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan bahwa pemerintah di seluruh dunia harus mampu berinvestasi dalam peningkatan literasi digital dan finansial, serta mampu memberikan akses dan bantuan terhadap pangsa pasar dan ekonomi baru.

Hal ini disampaikan Menparekraf RI saat menjadi pembicara pembuka di "Creative Industries and Trade Digitization Forum”, bagian dari Konferensi Kuadrenial Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) ke-15 atau UNCTAD15, yang dilaksanakan secara daring dari Barbados, Rabu (29/9/2021).

Menurutnya, masa depan sudah sangatlah dekat untuk melihat bagaimana praktik Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB dicapai atau belum.

Menparekraf RI menekankan bahwa terdapat beberapa tantangan modern saat ini, seperti semakin luasnya kesenjangan digital di dunia, dan perubahan moda kerja ke arah digitisasi yang membuka peluang eksploitasi lebih lanjut.

"Moda kerja digital membuka peluang eksploitasi. Batasan antara 'rumah' dan 'kantor' semakin buram, dengan jam kerja yang tidak masuk akal. Ini merusak kesehatan fisik dan mental kita. Selain itu, pekerja kreatif juga berpeluang untuk dibayar dengan tidak layak di banyak kesempatan,” jelasnya.

Baca Juga: Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Melalui Kerja Sama Internasional

Selain investasi dalam bidang literasi digital dan finansial, Menparekraf RI menekankan pentingnya perlindungan privasi, kesehatan, dan jaring pengaman sosial bagi pekerja kreatif dan digital.

"Dengan kondisi yang semakin tidak menentu, pemerintah harus dan perlu berada di sisi para pekerja," imbuhnya.

Dalam isu industri kreatif dan digitisasi perdagangan ini, Menparekraf RI juga menjelaskan, perdagangan digital memberikan kesempatan bagi para pekerja kreatif dan pemerintah secara luas.

"Seniman dapat menunjukkan karya mereka dan melindungi keasliannya melalui Non-Fungible Tokens (NFT), dan pemerintah juga dapat mulai merangkul blockchain untuk mempraktikkan tata kelola dan akuntabilitas yang adil dan transparan," terang Sandiaga.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal UNCTAD, Rebeca Grynspan, menyampaikan pentingnya investasi digital secara inklusif dan luas.

"Perubahan sosial yang cepat seringkali berpengaruh pada Industri Kreatif. Kita harus berinvestasi pada infrastruktur digital dan harus dilaksanakan secara inklusif. Sangat krusial bagi dunia untuk menuju kenormalan yang baru, dan negara-negara harus mengadopsinya sesuai dengan kelayakan pembangunan mereka," papar Rebeca, yang baru dilantik menjadi Sekretaris Jendral awal September kemarin.

Baca Juga: Kekayaan Intelektual: Kunci Daya Saing Sektor Ekonomi Kreatif

Perdana Menteri Barbados yang menjadi tuan rumah UNCTAD15, Mia Mottley menegaskan, teknologi dan digitisasi merupakan alat bagi dunia untuk menjaga keberlangsungan budaya dan kreativitas.

"Industri Kreatif dan Budaya adalah suatu hal yang membuat umat manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Jika kita ingin mentransformasi sebuah bangsa, kita harus mulai dan akhiri dengan kreativitas, kebudayaan, dan pendidikan,” terangnya.

Dalam akhir sambutannya, Menparekraf RI mengutip salah satu peribahasa Barbados, “One Hand Can't Clap; kerja sama dan kolaborasi yang aktif sangat diperlukan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Ini waktunya kita semua untuk kerja bersama, maju bersama, bertahan bersama, untuk dunia yang sejahtera, bersama.”

Setelah ditunda setahun akibat pandemi Covid-19, Konferensi Kuadrenial UNCTAD15 merupakan konferensi rutin UNCTAD yang mengumpulkan berbagai lapisan pemangku kepentingan dunia dalam bidang perdagangan dan pembangunan.

Pelaksanaan UNCTAD15 ini juga bertepatan dengan momentum Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021 yang diinisiasi oleh Indonesia, serta didukung oleh UNCTAD dan 81 negara ko-sponsor.

Melalui kerjasama erat antara Kemenlu dan Kemenparekraf, Resolusi ini berhasil diadopsi dunia pada Sidang Majelis Umum PBB ke-74, dan telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, baik dalam skala nasional, regional ataupun multilateral.