Lewat Program PEN, Negara Ambil Alih Tanggung Jawab Perekonomian Saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pandemi Covid-19 berdampak tidak hanya bagi sektor kesehatan, juga bagi sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupaya untuk menstimulasi perekonomian nasional, mempertahankan daya beli masyarakat, serta menyokong sektor perekonomian penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) seperti sektor UMKM dan lainnya.

Staf Khusus Kementerian Keuangan RI Yustinus Prastowo menyampaikan, tren perekonomian Indonesia sudah menunjukkan ke arah kebijakan yang tepat.

“Saat ini kita fokus dengan  penanganan kesehatan dan di saat bersamaan mengatasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19. Di saat seperti ini, negara hadir mengambil alih sebagian besar tanggung jawab perekonomian dengan meluncurkan berbagai stimulus ekonomi,” ujarnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang disiarkan di Youtube FMB9ID_IKP, Rabu (30/6/2021).

Masih menurut Yustinus, Pemerintah terus memperkuat stimulus ekonomi kepada pelaku UMKM dan industri, juga memperkuat perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menggelontorkan jaring pengaman sosial dengan beragam skema dan saluran.

Baca Juga: Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2021 Capai 4 Persen ke Atas

“Sektor yang  masih bisa bergeliat, kami fasilitasi. Sedangkan sektor yang terdampak berat, kita beri dukungan,” ujar Yustinus.

Pengusaha pemilik Cut The Crub Teddy Yulianto mengakui kehadiran pemerintah di tengah situasi sulit seperti pandemi.

Dukungan program PEN yang ia rasakannya berbentuk bantuan  langsung tunai (BLT) dan BPJS yang turut membantu karyawan Cut The Crab yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

“Dari sisi bantuan pemerintah, karyawan pun sudah mendapatkan dukungan  positif,” terangnya.

“Meski terdampak pandemi, dengan manajemen keuangan yang baik di masa pandemi, pelaku usaha makanan minuman seperti kami masih cukup bisa menjaga arus kas sampai punya ruang  untuk membuka cabang,” tambah Teddy lebih lanjut.

Baca Juga: BLT UMKM Tahap Kedua, Kemenkeu Sedang Pastikan Anggarannya

Yustinus sependapat dengan Teddy, “Yang mampu beradaptasi dengan baik, merekalah yang  akan bertahan. Negara juga melakukan hal yang sama, sehingga anggaran belanja negara kita  realokasi dan fokuskan ulang untuk anggaran penanganan Covid-19.”

“Sebanyak 40 Juta KK atau  sekitar 120-140 juta jiwa di seluruh Indonesia saat ini sudah mendapatkan jaring pengaman sosial  dengan beragam skema,” terang Yustinus.

Untuk program PEN, kata Yustinus, sudah banyak digelontorkan kepada masyarakat.

“Untuk  bantuan produktif bagi UMKM berupa modal, subsidi bunga dan penundaan pembayaran kredit  bisa menghubungi Kementerian Koperasi dan UKM, lembaga keuangan seperti Pegadaian, bank-bank BUMN, dan lain-lain,” jelas Yustinus.

“Kemudian untuk intensif perpajakan bisa menghubungi Ditjen Pajak Kemenkeu, sedangkan bantuan-bantuan lain tersebar di berbagai kementerian dan lembaga lainnya,” lanjutnya.

Baca Juga: TNI AL Jemput Warga Pulau Terpencil untuk Vaksinasi

Selaku Perencana Keuangan, Rista Zwestika, mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk  mengambil sisi positif di masa pandemi seperti ini.

“Sisi positif yang bisa kita ambil dari pandemi Covid-19 ini adalah kita dibangunkan dari zona nyaman karena adanya risiko yang harus  kita hadapi. Sehingga merencanakan keuangan pribadi maupun keuangan bisnis menjadi sangat  diperlukan,” ujar Rista.

Rista menganjurkan, untuk saat ini, arus keuangan harus diurutkan sesuai skala prioritas demi  memenuhi kewajiban pembayaran, belanja kebutuhan hidup, baru kemudian memenuhi keinginan.

“Di level selanjutnya, kita perlu merencanakan keuangan ini untuk memitigasi risiko yang akan terjadi, baik memberi perlindungan jiwa dan kesehatan kita. Dengan kondisi pandemi  sekarang ini ketika banyak dari kita kehilangan pendapatan, cobalah mengatur kembali keuangan kita,” sarannya.